BERITAALTERNATIF.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berhasil menuntaskan delapan jenis pelatihan.
Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintahan desa, di antaranya adalah pelatihan aparatur desa, pelatihan penguatan BPD, pelatihan penguatan kerja sama desa, pelatihan penguatan lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat desa, pelatihan penguatan posyandu, pelatihan penguatan PKK, pelatihan penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa dan pelatihan aparatur desa untuk penegasan batas desa.
Pelatihan bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Diketahui, sepanjang tahun 2023 target peserta yang dilatih mencapai 2.976 peserta dari 744 desa. Sedangkan desa di Kaltim sebanyak 841 desa.
Menurut Koordinator Regional Management Consultant (RMC) Wilayah Kaltim, Isgiarto, melalui Andry, menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ini sasaran desa yang dilatih hanya 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, minus Kabupaten Mahakam Ulu.
Kemudian, untuk melatih peserta yang cukup banyak tersebut dibagi dalam 97 kelas. Total pelatih yang yang diperlukan sebanyak 194 pelatih, 97 narasumber kepemimpinan dan 97 narasumber kewirausahaan.
Lebih lanjut, Andry mengatakan seluruh biaya pelatihan berasal dari pinjaman Bank Dunia. “Saya berharap agar semua peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama pelatihan,” pintanya, Rabu (8/11/2023).
Menurut Widyaiswara Ahli Utama Jauhar Efendi, salah satu pelatih menyampaikan bahwa antusiasme para peserta pelatihan sangat tinggi. Ini terlihat pada saat sesi diskusi, banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
Terakhir, Jauhar menjelaskan seputar isu-isu kontemporer yang dihadapi perlu dicarikan jalan keluarnya agar kinerja pemerintah desa mengalami peningkatan,” pungkasnya. (adv/ical/nsa)
