Samarinda, beritaalternatif.com – Program beasiswa terbesar yang ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim adalah Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT). Belum lama ini, nama-nama yang lolos di tahap 2 telah diumumkan. Anggaran sebanyak Rp 75 miliar pun digelontorkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub menyatakan tanggapannya. Telah digelar sejak 2019 lalu, pihaknya tetap akan mengevaluasi BKT. Alasannya karena tempo hari para pendaftar kerap mengeluhkan keterlambatan pengumuman dan informasi yang dinilai terbatas.
Dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT). “Kami kaji dulu apa masalahnya. Nanti terlihat. Makanya perlu evaluasi,” jelas Rusman, Kamis (16/12/2021).
Ditanya apakah BKT sudah cukup membantu pembiayaan pendidikan di Kaltim, pihaknya mengakui belum bisa mengukur hal itu secara pasti.
Sejak awal BKT diluncurkan, eksistensinya diharapkan mampu meringankan biaya pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Benua Etam.
“Memang perlu waktu untuk lihat hasilnya. Enggak bisa langsung dalam waktu singkat,” tambahnya.
Rusman juga menjelaskan bahwa beasiswa harus mempunyai alat kontrol. Kemudian akan dilihat pula sampai sejauh mana para penerima beasiswa mampu memberikan manfaat dalam rangka peningkatan SDM.
Khususnya untuk penerima kategori stimulan yang memang diperuntukkan bagi siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA. Rusman berpesan, jangan sampai dana beasiswa yang telah diterima malah dipakai untuk hal lain. Bukan untuk kepentingan pendidikan. Hal seperti itu, menurut dia, harus diukur.
“Paling mudah itu mungkin untuk mengukur beasiswa kerja sama dengan sekolah atau instansi pendidikan lain. Bisa juga langsung disalurkan ke instansi pendidikan bersangkutan. Jadi, tidak diterima langsung secara pribadi,” sarannya.
Dia cenderung setuju jika beasiswa langsung disalurkan ke pihak sekolah atau instansi pendidikan. Kendati demikian, harus disertai alat kontrol yang kuat dari segi pengawasan penyalurannya. Jika demikian, maka bisa lebih dikontrol dan mudah untuk dievaluasi.
Rusman juga menyarankan agar transparansi nilai dan proses seleksi dievaluasi. Hal ini sebagai respons atas komplain dari para pendaftar yang tak lolos persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut.
“Kami akan evaluasi semua. Mulai dari jumlah penerima, distribusi, sampai sistem penerimaannya,” tandas Rusman. (Ang)