BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan sebagai upaya melakukan pengentasan kemiskinan salah satunya dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Salehuddin menilai kemiskinan di Kaltim tidak terlepas dari kualitas SDM, sehingga daya saing SDM di Kaltim cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi di luar Kaltim.
Ia juga menjelaskan jika kemiskinan akan berdampak negatif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.
“Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat,” ungkap Salehuddin yang juga legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara.
Sehingga, lanjut dia, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.
“Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, “ ujarnya.
Pemerintah provinsi (Pemprov) harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim.
“Apalagi adanya IKN Nusantara ini juga jadi tantangan kita. Saya pikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” katanya.
Berdasarkan beberapa kabupaten di Kaltim, kemiskinan tidak hanya disumbang oleh masyarakat lokal saja, melainkan juga dari masyarakat pendatang yang datang ke Kaltim hanya untuk mengadu nasib.
Lebih jauhnya, Salehuddin menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat.
Menurutnya, indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misalnya di satu desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” jelasnya.
Selain itu, dia berharap keterlibatan semua stakeholder termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim sejatinya berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan.
“Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” ucap Salehuddin. (adv/rk/nsa)
