BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kristian Harmadi mengaku masih dalam tahap penyesuaian diri sebagai anggota dewan baru.
Meskipun banyak rencana yang ingin didorongnya, Kristian mengakui bahwa proses penyesuaian ini penting untuk memahami dinamika dan tantangan di DPRD Kutim.
“Saat ini, saya masih dalam tahap penyesuaian diri. Memang banyak rencana yang ingin saya wujudkan, tetapi sebagai anggota DPRD Kutim yang baru, saya perlu waktu untuk beradaptasi,” ujarnya, Jumat (16/8/2024).
Salah satu fokus utamanya adalah pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan antar kecamatan dan desa di Dapil IV Kutim.
Menurutnya, masih banyak desa yang sulit diakses karena kondisi jalan yang buruk di Kutim.
“Kalau boleh memilih, tidak ada lagi jalan yang sulit dilewati. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan ini harus segera diwujudkan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Kristian menyoroti sektor pertanian di Dapil IV. Meskipun ada lahan pertanian, mayoritas wilayah tersebut didominasi oleh perkebunan, khususnya perkebunan sawit.
Kristian mengingatkan bahwa Kutim tidak semata mengandalkan sektor perkebunan sawit.
“Kita perlu mengantisipasi dan tidak menyandarkan potensi daerah hanya pada sektor perkebunan sawit. Jika ada masalah terkait perkebunan, kita harus memiliki sektor lain yang bisa mendukung perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Mantan kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Wahau ini menyatakan ketertarikannya untuk ditempatkan di Komisi C, yang menurutnya memiliki relevansi dengan rencana pengembangan infrastruktur dan sektor pertanian di Dapil IV.
“Saya tertarik dengan Komisi C. Di sini saya bisa mendorong pendampingan yang lebih intensif untuk petani, terutama di wilayah Dapil IV,” ungkapnya.
Terkait hilirisasi produk perkebunan sawit, Kristian sepenuhnya setuju. Dengan luas wilayah perkebunan sawit di Kutim, ia berpendapat bahwa pemerintah daerah harus mulai mempertimbangkan pembangunan pabrik turunan sawit seperti pabrik minyak goreng.
“Kutim memiliki wilayah perkebunan sawit yang luas. Saat ini kita hanya mengelola CPO. Pemerintah harus mempertimbangkan juga membangun pabrik turunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah,” katanya.
Sebagai petani sawit, Kristian memahami permasalahan yang sering dihadapi petani swadaya, terutama ketika harga sawit melonjak tetapi pabrik menolak untuk membelinya.
Dia bertekad memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya di Kutim.
“Solusinya, pemerintah harus lebih memperhatikan petani sawit, termasuk kemungkinan membangun pabrik untuk masyarakat sendiri, terutama di wilayah yang kebun swakelolanya cukup luas di Kecamatan Wahau. Belum lagi di kecamatan lainnya seperti Sangkulirang,” pungkasnya. (adv/adk)
Editor: Ufqil Mubin
