Oleh: Agus Harimurti Yudhoyono*
Saya akan mulai dari permasalahan yang kami nilai penting yaitu klaster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun ini terjadi sejumlah kemandekan dan kemunduran serius.
Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran.
Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya.
Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut kami, sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah yang perlu diubah dan diperbaiki.
Negara juga perlu meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada puluhan juta pelaku UMKM melalui pelatihan, akses permodalan dan juga pemasaran. Kredit Usaha Rakyat perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya. Tingkatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Bantu pedagang-pedagang kecil dan angkutan kota.
Di sisi lain, kami Partai Demokrat menilai kesejahteraan abdi negara kurang diperhatikan. Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja. Mestinya, gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan, dinaikkan setiap tahunnya.
Karena, jika dikaitkan dengan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki. Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer. Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat.
Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.
Subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani, harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran.
Saat ini memang ada pupuk subsidi tapi petani mengeluhkan jumlahnya sangat sedikit. Petani seolah dipaksa harus membeli pupuk non-subsidi di pasaran, padahal harganya berkali-kali lipat lebih mahal.
Kemudian harga jual hasil panen sering dipermainkan para tengkulak, juga dihancurkan oleh kebijakan impor di saat petani kita sedang panen raya. Banyak petani mengeluh, “Mas kami sampun megap-megap.”
Dalam penyampaian pidato politik Jumat (14/7/2023) lalu, Partai Demokrat menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Bahkan, sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19.
Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN.
Ada yang berdalih, lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19. Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi.
Partai Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga, dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis.
Partai Demokrat berpendapat, ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.
Subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani, harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran.
Dengan anggaran yang cukup, kita dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan. Angka pengangguran harus diturunkan. Cegah PHK besar-besaran. Dan demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing.
Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha, bukan sebaliknya digenjot.
Pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60 persen. Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang, rendah, dan membebani APBN. Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN.
Kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Ini harus dihentikan. banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang. (*Ketua Umum Partai Demokrat)
