BERITAALTERNATIF.COM – Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan fokus mengentaskan kemiskinan.
Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Kukar akan menggunakan berbagai pendekatan dan program, yang kesemuanya harus berbasis data.
Dia pun menginstruksikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar membangun kerja sama lintas instansi untuk memastikan data kemiskinan di Kukar.
Kata Bupati, Dinsos Kukar dapat menggunakan data dari Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), yang menghimpun data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
“Tugas khusus Kepala Dinas Sosial dan jajarannya, pastikan teman-teman di Puskesos itu bekerja dengan data; sesuai fakta yang ada. Jangan nanti setelah ada persoalan dilempar, ‘ini Puskesos yang kerja’. Padahal penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Sosial,” tegas Edi dalam Rapat Koordinasi di Kantor Bupati Kukar pada Selasa (24/1/2023).
Ia mengakui bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir pihaknya menghadapi berbagai masalah dalam memastikan data kemiskinan di Kukar, khususnya data penerima bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Belajar dari kasus tersebut, ia memperingatkan jajaran Pemkab Kukar untuk menyalurkan bantuan kepada penerimanya berdasarkan data yang valid.
“Kita berupaya seminimal mungkin jangan sampai ada warga yang semestinya menerima manfaatnya program itu, tapi malah tidak menerima karena dia tidak terdata,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan bahwa apabila seluruh jajaran Pemkab Kukar membangun kerja sama dan kesolidan, maka kemiskinan di Kukar akan segera dientaskan.
Ia mendorong setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar memiliki program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.
“Sehingga di tahun 2023 dengan kurun waktu yang telah ditentukan kita bisa melakukan ukuran atau penilaian secara mandiri bahwa kita bisa menangani kemiskinan yang ada di Kukar,” ujarnya. (*)
Penulis: Nadya Fazira
Editor: Ufqil Mubin
