BERITAALTERNATIF.COM – Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengundang seluruh kepala daerah hingga perangkat daerah serta instansi vertikal di lingkup Pemprov Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).
Pertemuan tersebut untuk membahas pembaruan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah, perangkat daerah, serta instansi vertikal di lingkup Pemprov Kaltim.
Pembaruan kebijakan pemerintahan, menurut Pj Gubernur Akmal, merupakan suatu proses perubahan atau peningkatan pada kebijakan-kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Faktor pendorong pembaruan tersebut melibatkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.
“Dalam mengelola pembaruan kebijakan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi,” ungkap Akmal.
Pembaruan kebijakan pemerintahan harus dikelola dengan cermat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi.
Langkah-langkah tersebut membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap relevan, efektif, dan mampu memenuhi tuntutan zaman.
Dia menggambarkan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, teknologi, dan proses bisnis dengan perbandingan.
Dalam upaya evaluasi, Pj Gubernur menekankan peran indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur hasil dan dampak kegiatan.
Pemilihan indikator kinerja yang tepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dianggap penting dalam menentukan sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syirajuddin, yang turut mendampingi Pj Gubernur Kaltim dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal. (adv/fb)
