BERITAALTERNATIF.COM – Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Kaltim Kamal Harpa menyebut kesenjangan sosial di Kaltim tidak begitu signifikan karena telah muncul pengusaha-pengusaha baru yang tersebar di berbagai daerah di Bumi Etam.
Ia berpendapat daerah kaya akan sumber daya alam ini memiliki para pengusaha yang tersebar di hampir seluruh kota/kabupaten di Kaltim.
Kata dia, pendapatan asli daerah harus terus meningkat. Caranya, pemerintah mesti berusaha menambah pengusaha baru. Melalui pengusaha-pengusaha baru tersebut, Kaltim bisa terbebas dari ketergantungan pendapatan dari sumber daya alam.
Mantan Ketua HIPMI Kukar itu menyebutkan, sudah saatnya pemerintah memanfaatkan potensi pariwisata serta UMKM.
“Harusnya kita ini sudah dalam posisi mempersiapkan. Ketika sumber daya alam ini habis, harus ada calon usaha baru dan harus ada pengusaha baru,” imbuhnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Alternatif Talks pada Selasa (12/7/2023).
Kamal mengatakan, para pengusaha pemula yang masih mencari jati dirinya juga harus diberi kesempatan untuk berkarir di kancah nasional.
Ia beralasan, jika para pengusaha Kaltim ingin terkenal dari pengusaha daerah menjadi nasional, maka mereka harus bergaul dan membangun jejaring di Jakarta.
“Pengalaman saya, kita ini kurang ngopi di Jakarta saja. Kalau kita mau membawa nama Kaltim, harus banyak bergaul dengan pengusaha nasional, sehingga pengusaha Kaltim bisa beranjak dari pengusaha daerah menjadi nasional,” sarannya.
Selain itu, Kamal menyarankan pelaku usaha rintisan (startup) bisa lebih kreatif lagi untuk membuat produk sendiri.
Kemudian, sambung dia, pemerintah mesti melegitimasi setiap produk yang diciptakan oleh pelaku startup. Tujuannya agar ide yang diciptakan pengusaha baru tidak dinilai menduplikasi karya orang lain.
Untuk melegitimasi produk di Kaltim, kata Kamal, pemerintah harus mengeluarkan izin secara gratis untuk para pelaku startup.
“Banyak potensi yang perlu dikembangkan di Kaltim untuk menghasilkan uang, tinggal idenya, agar kita bisa bersaing dengan kota-kota lain,” katanya.
Kamal menjelaskan bahwa di daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan luar negeri, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan usaha yang dibangun oleh pelaku startup hingga usaha tersebut berkembang, maju, dan besar.
Ia menilai pengembangan produk dari pelaku startup di Kaltim masih terhambat proses perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Di negara lain, sampai berpenghasilan baru dia beroperasi. Sebelum itu pemerintah punya tanggung jawab karena yang mau kita dorong itu fiskal, karena semakin banyak pengusaha maka akan berdampak pada pemerintah dan lapangan pekerjaan,” pungkasnya. (rh/fb)
