Jakarta, beritaalternatif.com – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Anthony Blinken, dikabarkan mengangkat wacana normalisasi hubungan Israel dan Indonesia saat mengunjungi Jakarta pada 13-14 Desember lalu, demikian menurut laporan media-media massa Israel.
Saat dimintai konfirmasi atas kabar tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, menyebut bahwa “isu Israel” disinggung dalam pertemuan antara Blinken dan Menlu RI, Retno Marsudi, di Jakarta pekan lalu.
“Isu Israel muncul disampaikan oleh Menlu Blinken pada pertemuan dengan Menlu RI saat kunjungan ke Jakarta,” ujar Faizasyah lewat pesan tertulis kepada BBC News Indonesia, Jumat (24/12/2021).
Faizasyah juga menambahkan bahwa dalam pertemuan itu Menlu RI, “sampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.”
Isu normalisasi Israel-Indonesia yang disinggung Binken sebelumnya dikabarkan media-media Israel Kamis (23/12/2021) dengan bersumber dari kalangan pejabat negara mereka. Namun, para pejabat Israel menekankan bahwa tidak ada langkah seperti itu dalam waktu dekat.
Mengutip sumber pejabat Israel yang tidak disebut namanya, laman The Jerusalem Post menyebut bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken “mengangkat kemungkinan Indonesia menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel dalam pertemuan dengan para pejabat di Jakarta pekan lalu.”
Saat berkunjung ke Jakarta, Blinken disebut menyinggung gagasan apakah Indonesia bisa bergabung dengan Kesepakatan Abraham.
Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia termasuk negara yang coba dibawa oleh pemerintahan Donald Trump ke dalam Kesepakatan Abraham, meskipun negosiasi terhenti pada saat masa jabatan Trump berakhir.
Kesepakatan Abraham adalah perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang hingga saat itu tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel dan berusaha untuk mempertahankan status quo. Pemerintahan Trump memelopori pembicaraan, yang berpuncak pada kesepakatan antara Israel dan empat negara lain.
The Times of Israel juga menyebut laporan yang mengutip seorang pejabat senior AS, yang mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden bekerja “diam-diam tetapi cukup tekun” untuk memperluas Kesepakatan Abraham, dan menambahkan bahwa hal itu bisa memakan waktu.
Laporan itu mengutip juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price yang berkomentar bahwa pihaknya selalu menjajaki peluang tambahan untuk normalisasi, tetapi AS akan membiarkan diskusi itu tertutup sampai saat yang tepat.
Kementerian Luar Negeri Israel dan Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC menolak berkomentar.
Prabowo Bertemu Pejabat Israel
Media Israel lainnya, Hamodia, juga mengabarkan bahwa bulan lalu, kuasa usaha Israel di Bahrain berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dalam interaksi publik yang langka antara pejabat Indonesia dan Israel.
“Pertemuan antara Itay Tagner dan Prabowo Subianto terjadi di sela-sela konferensi tahunan Manama Dialogue di Bahrain,” sebut Hamodia.
Selain itu, Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata juga dikabarkan bertemu sebentar dalam konferensi yang sama dengan Prabowo, dan mereka bertukar kartu nama.
Isu kemungkinan normalisasi hubungan Israel dan Indonesia bukan kali ini saja diangkat oleh media massa, terutama dari Israel.
Pada Desember 2020 lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak laporan sejumlah media bahwa “Israel akan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam waktu dekat”.
Kemudian pada 2016 lalu, Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely dikabarkan mengatakan Indonesia memiliki ‘hubungan diplomatik rahasia’ dengan Israel terkait rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah.
Kementerian Luar Negeri Indonesia lantas menegaskan tidak ada ‘pertemuan rahasia’ dengan pejabat senior Israel terkait kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Ramallah.
Selama ini Indonesia menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel selama negara itu tidak mengakui kedaulatan Palestina. (bbc.com)
