Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkann pengelolaan media komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah agar informasi yang disebarluaskan dapat sampai kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat, tidak menimbulkan disinformasi, hoax, tidak menyinggung ras/ golongan/ agama dan tidak mengandung ujaran kebencian, ada umpan balik dari masyarakat dan menimbulkan peran serta masyarakat untuk menjadi agen pembangunan.
Berikut Salinan Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
