BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kukar dari Dapil V (Loa Janan dan Loa Kulu) Yohanes Badulele Da Silva menanggapi data yang dirilis Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2019 yang menempatkan Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu pada posisi keenam dan kedelapan terbanyak penduduk miskin dan rentan miskin dari seluruh kecamatan di Kukar.
Penduduk terbanyak pertama yang miskin dan rentan miskin di Kukar berasal dari Kecamatan Samboja, yang berjumlah 14.574 jiwa. Kemudian disusul Kecamatan Anggana 9.983 jiwa dan Marang Kayu 9.738 jiwa.
Berikutnya, Muara Kaman 9.431 jiwa, Muara Badak 8.554 jiwa, Loa Janan 7.717 jiwa, Kota Bangun 6.947 jiwa, dan Loa Kulu 6.696 jiwa.
Secara keseluruhan, merujuk data dari Kemensos tahun 2019, penduduk miskin dan rentan miskin di Kukar berjumlah 110.161 jiwa. Sementara Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa penduduk miskin di Kukar pada tahun 2021 berjumlah 62.360 jiwa.
Ia mengaku heran dengan jumlah penduduk miskin yang relatif banyak dari dua kecamatan tersebut. Padahal, Loa Janan dan Loa Kulu “dikepung” oleh perusahaan-perusahaan tambang batu bara.
“Saya ibaratkan tikus mati di lumbung padi. Itu kan konyol. Ada banyak makanan di situ, tapi kemudian dia mati di lumbung padi,” ucap Yohanes kepada beritaalternatif.com saat ditemui di Kantor DPRD Kukar, Kamis (7/7/2022).
“Apakah memang matinya itu karena kelelahan makan padi itu atau mati karena dia tidak dapat porsi, yang ternyata karungnya dari karung besi,” lanjutnya.
Dia mengakui bahwa meski dua kecamatan tersebut dipenuhi perusahaan-perusahaan besar dan bonafid, namun penyerapan tenaga kerjanya relatif sedikit.
Penduduk lokal juga harus bersaing ketat dengan orang-orang dari luar daerah seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan daerah-daerah dari luar Kaltim untuk mendapatkan pekerjaan di sejumlah perusahaan di Loa Janan dan Loa Kulu.
“Kita tidak berbicara di luar provinsi, di dalam provinsi saja sudah berjubelan untuk mencari pekerjaan,” katanya.
Yohanes menegaskan, semua unsur, baik pemerintah maupun swasta, berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Loa Janan dan Loa Kulu.
“Maka keterlibatan yang paling penting itu perusahaan. Saya bermimpi muncul fast control terhadap perusahaan, sehingga muncul kesempatan kerja untuk anak-anak kita,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata Yohanes, juga harus pro-aktif dalam menjalankan fungsi kontrol berbagai sumber-sumber penyumbatan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Kukar kian bertambah dari tahun ke tahun.
“Stakehoder yang ada itu harus dibenahi. Tidak ada jawaban lain. Serius. Itu paling penting. Semua unsur harus serius untuk menangani kemiskinan,” imbuhnya. (*)
