BERITAALTERNATIF.COM – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei terbaru terkait potensi kecurangan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) di Pemilu 2024.
Survei LSI yang dilakukan pada 3-5 Desember 2023 dengan melibatkan 1.426 responden menunjukkan mayoritas masyarakat atau sebesar 50,2 persen yakin potensi terjadinya kecurangan pada Pemilu 2024 sangat besar.
“Mayoritas menyatakannya sangat besar atau cukup besar kemungkinan terjadi kecurangan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan dalam rilis survei terbarunya bertajuk ‘Debat Capres, Netralitas Pemilu, dan Elektabilitas’ di Jakarta, Ahad (10/12/2023), dikutip Republika.
Kemudian sebanyak 19,7 persen responden menilai kecil terjadi kecurangan dalam pemilu. Ia menjelaskan, ada tiga pihak yang paling potensial melakukan kecurangan pemilu, yakni partai politik sebesar 17,1 persen, tim sukses Capres-cawapres sebesar 15,9 persen, serta penyelenggara Pemilu sebesar 13,6 persen.
Sementara itu potensi kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dinilai hanya sebesar 2,3 persen dan yang dilakukan oleh calon presiden atau wakil presiden sebesar 4,2 persen. Pihak lain yang juga berpotensi melakukan kecurangan yakni pemerintah daerah yang sebesar empat persen dan pemerintah pusat sebesar 2,9 persen.
Responden juga ditanya terkait pasangan mana yang paling potensial melakukan kecurangan. Hasilnya adalah mayoritas responden yakni 59,6 persen tidak menjawab.
Untuk pasangan Ganjar-Mahfud dinilai paling berpotensi melakukan kecurangan, yakni sebesar 20,6 persen. Kemudian, diikuti pasangan Prabowo-Gibran sebesar 14,4 persen dan pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) sebesar 5,4 persen.
“Menurut masyarakat (potensi kecurangan) terjadi di pasangan Ganjar-Mahfud, kedua Prabowo-Gibran, sedikit sekali kemungkinan Anies-Muhaimin melakukan curang,” ujar Djayadi.
Menurut Djayadi, mayoritas basis pemilih Prabowo dan Ganjar menilai presiden dan aparat negara masih netral dalam Pemilu. Sedangkan menurut basis pemilih Anies, cenderung menganggap Presiden dan aparat negara tidak netral. (*)
Sumber: Republika
