BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kaltim Salehuddin mendorong pemangku kebijakan dari pusat, provinsi, dan daerah bekerja sama dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sinergi dari pusat hingga daerah, kata dia, diharapkan dapat menghasilkan program yang selaras dan padu dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten kaya sumber daya alam ini.
Kata dia, pelaksanaan program yang tak selaras antara pusat, provinsi, dan kabupaten tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan di Kukar.
“Ini autokritik bagi provinsi dan kabupaten supaya bisa menyinkronkan program, sehingga provinsi dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kukar,” katanya, Jumat (18/11/2022).
Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada sinergitas, sambung dia, akan mempermudah penyelesaian masalah tersebut.
“Ini menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan program yang ada. Ini kerja bareng-bareng. Kerja bersama-sama lintas sektor, provinsi dan kabupaten/kota,” ucapnya.
“Supaya dari hulu ke hilir itu selaras. Jangan sampai justru tidak sinkron. Akhirnya program itu berjalan sia-sia tanpa menyelesaikan masalah kemiskinan,” sambungnya.
Dilansir dari Antara, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Saipul Bahri mengungkapkan, berdasarkan data BPS Kukar pada 2021, tercatat sebesar 7,99 persen penduduk miskin di Kukar.
Angka tersebut masih lebih rendah dari Paser sebesar 9,73 persen, Kutai Timur 9,81 persen, Kutai Barat 10,24 persen, dan Mahakam Ulu 11,90 persen.
“Secara nasional pun persentase angka penduduk miskin di Kukar masih lebih rendah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penilaian kemiskinan terbagi dua, yakni relatif dan absolut. Untuk di Kukar, banyak penduduk miskin relatif. Dalam artian, mereka sebenarnya tergolong mampu. Hanya saja, mereka termasuk dalam sejumlah indikator kemiskinan yang sudah menjadi standar ukur nasional.
“Misalnya saja, karena rumahnya berada di bibir sungai dan tidak memiliki sanitasi yang baik. Padahal persoalan sanitasi juga masuk dalam indikator mengukur kemiskinan, maka penduduk tersebut turut menjadi penyumbang angka kemiskinan, ” terangnya. (adv/um)
