BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Wahab Arief menyoroti berbagai permasalahan pendidikan di Kukar.
Arief mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar perlu meningkatkan kualifikasi guru-guru di Kukar.
Kata dia, perkembangan teknologi menuntut setiap guru meningkatkan kualitasnya. Guru-guru di Kukar mesti memperbarui pemahaman mereka terkait teknologi, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan andal.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi guru-guru tersebut, Arief menyarankan Disdikbud Kukar membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
Pasalnya, ia menyebutkan bahwa anggaran 20% untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tidak cukup untuk membiayai semua aspek yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
Sebaran penduduk, sekolah, jumlah guru, dan wilayah Kukar yang begitu luas, sambung dia, membuat pembiayaan terhadap pendidikan di Kukar jauh lebih besar dari anggaran yang dipatok pemerintah.
Di luar itu, dana yang dibutuhkan untuk menggaji guru-guru di Kukar juga relatif besar dibandingkan daerah-daerah lain di Kaltim.
“Guru kita banyak dan menggajinya juga dengan dana besar. Dari 20% tadi, termasuk gaji guru di situ. Itulah kendalanya,” terang Arief saat ditemui beritaalternatif.com di Kantor DPRD Kukar pada Rabu (6/7/2022) pagi.
Dia menyebutkan, teknologi di era kiwari berkembang pesat, sehingga sektor pendidikan mesti beradaptasi dengan perkembangan tersebut.
Pihaknya pernah melakukan studi banding ke SDN 009 Balikpapan. Dia menemukan bahwa sekolah yang berlokasi di Kota Minyak itu sangat adaptif terhadap kemajuan teknologi.
“Saya sangat tertarik karena sekolah itu dulunya adalah sekolah yang kumuh dan sekarang bisa menjadi sekolah favorit,” ujarnya.
Dia mengakui bahwa infrastruktur pendukung seperti jaringan dan listrik belum sepenuhnya terpenuhi di seluruh wilayah Kukar. Padahal, jaringan dan listrik menjadi infrastruktur penting dalam meningkatkan penggunaan teknologi di bidang pendidikan.
Arief pun menyarankan Pemkab Kukar secara perlahan memperbaikinya. Dengan begitu, seluruh kecamatan di Kukar memiliki kualitas yang setara dalam bidang pendidikan, khususnya dalam hal penggunaan teknologi mutakhir.
Saat ini, sebut Arief, hanya beberapa sekolah di sejumlah kecamatan di Kukar yang mampu beradaptasi dengan teknologi dalam mendukung aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Padahal, setelah pandemi Covid-19 menerjang Indonesia, termasuk Kukar, aktivitas belajar mengajar di sebagian sekolah telah menggunakan sistem daring.
“Artinya, untuk belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga bisa. Sekarang semua ada HP. Jadi, bisa mengakses apa pun,” jelasnya.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini juga mendorong Disdikbud meningkatkan infrastruktur sekolah-sekolah di Kukar.
Pemerintah daerah melalui Disdikbud Kukar, sambung dia, mesti memperjuangkan anggaran alternatif seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur sejumlah sekolah di Kukar.
“Memang sekolah-sekolah kita saat ini banyak yang kondisinya memprihatinkan,” jelas Arief. (*)
Penulis: M. As’ari
