Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Negara adalah institusi yang dibangun di atas asas sebagai buah konsensus yang secara kultural, konstitusional dan agama mengikat secara otomatis setiap individu di dalamnya.
Indonesia adalah negara yang berdiri di atas asas yang disepakati oleh para pendiri (yang merepresentasi semua elemen), yaitu Pancasila dan UUD.
Demokrasi disepakati sebagai sistem politik dalam pembentukan legitimasi pengelolaan negara dan penentuan pengelola. Pemilihan merupakan salah satu mekanismenya.
Presiden, berdasarkan esensi dan fungsinya, adalah pengelola negara. Presiden juga biasanya mengelola pemerintahan (lembaga eksekutif) yang merupakan salah satu bagian dalam negara berdasarkan kontrak sosial yang legitimasinya bersumber dari suara terbanyak dalam pemilihan umum.
Dengan kata lain presiden adalah orang yang ditunjuk oleh rakyat melalui pemilihan presiden sebagai pengelola negara juga kepala pemerintahan yang dibantu oleh wakilnya serta sejumlah orang pilihannya dalam beragam bidang.
Dalam sistem demokrasi rakyat direpresentasi oleh sejumlah orang melalui pemilihan wakil dalam lembaga legislatif sebagai salah satu bagian dalam negara guna mengawasi dan mengarahkan pengelola negara dan kepala pemerintahan.
Dalam sistem demokrasi kepemimpinan ada pada rakyat. Karena itu sebutan pemimpin bagi presiden terasa agak problematik kecuali bila diberi makna metaforal atau pengertian konsekuensial sebagai pemimpin dalam konteks otoritas horisontal.
Pemimpim dalam pengertian primalnya adalah Tuhan dan manusia-manusia suci yang mengimanensikan otoritas vertikal, para nabi, wali dan ulama sejati sepanjang masa yang ditunjuk oleh Tuhan, tidak dipilih oleh manusia.
Dengan kata lain, presiden bukan pemimpin dalam artian esensialnya, karena pemimpin berkaitan dengan manusia (masyarakat, rakyat) yang merupakan entitas eksistensial, bukan institusi yang merupakan entitas esensial (artifisial, konsensual).
Pengelola institusi apa pun adalah seorang manajer atau CEO yang bekerja berdasarkan kontrak yang diajukan oleh pemilik dan disetujuinya dengan segala hak dan kewajibannya. Dia bekerja untuk melayani rakyat yang merupakan pemimpin sejati negara.
Ringkasnya, pemilu adalah event kontestasi orang-orang yang ingin diikat oleh pemilik negara (rakyat) sebagai manajer atau pelayan atau tukang. Sebutan terakhir ini selaras dengan adagium “pemimpin masyarakat adalah pelayannya.” (*Cendekiawan Muslim)
