BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi II DPRD Kukar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Busur dan Pemkab terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kukar pada Senin (10/10/2022) pagi di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar.
Menurut dia, masukan-masukan yang disampaikan Busur Kukar terkait pengalokasian anggaran lewat APBD tahun 2023 untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran sangat layak ditelaah dan dijalankan oleh Pemkab Kukar.
Selain itu, sambung dia, DPRD Kukar juga perlu mengetengahkan berbagai masukan Busur yang terangkum dalam 23 rekomendasi kepada Pemda Kukar.
“Artinya, Busur ini memberikan kritik kepada kita semua bahwa memang di Kukar ini terdapat peningkatan kemiskinan,” ujarnya.
Meski berstatus sebagai kabupaten terkaya di Kaltim, ujar Sopian, Kukar justru menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Bumi Mulawarman.
“Perlu adanya sinergisitas kita bagaimana pembangunan di Kukar ini tidak mengesampingkan masalah-masalah sosial-kemasyarakatan,” sebutnya.
Dia mengaku kerap berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kukar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dinas tersebut menghadapi masalah anggaran yang sangat minim untuk pengentasan kemiskinan.
Di luar itu, Sopian memberikan masukan kepada Dinsos Kukar. Menurutnya, Kukar memiliki banyak penduduk yang berstatus penyandang disabilitas. “Itu banyak yang tidak terkontrol. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran, politisi Gerindra ini juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD Kukar.
Dia menegaskan bahwa sebagian besar pekerja dalam proyek-proyek daerah yang bersumber dari APBD bukanlah warga Kukar. Mereka justru berasal dari Samarinda, Bontang, dan daerah-daerah lainnya.
“Mungkin perlu ada penekanan agar pengerjaan proyek-proyek di Kukar memanfaatkan tenaga kerja lokal,” sarannya.
Sopian mengaku sering meminta pengerjaan proyek yang berasal dari anggaran aspirasinya kepada masyarakat lokal. Ia mencontohkan program pembuatan perahu yang acap dikerjakan para pengrajin Kukar.
“Akhirnya perputaran ekonomi bisa dirasakan masyarakat setempat,” jelasnya.
Begitu juga dengan pengadaan alat tangkap untuk para nelayan. Pengerjaannya pun diserahkan kepada masyarakat lokal.
Dengan demikian, kata Sopian, perekonomian masyarakat Kukar bisa terus berkembang. “Cara ini membuat masyarakat mendapatkan dampak positif dari kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah daerah,” pungkasnya. (adv/um)
