BERITAALTERNATIF.COM – Sejumlah gangguan akan terjadi selama tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menekankan dua tahapan Pilkada serentak yang krusial: tahap persiapan dan pelaksanaan.
Kata dia, tahapan persiapan meliputi pembentukan PPK, PPS, KPPS, panitia pengawas, dan penyusunan daftar pemilih.
Sementara tahapan pelaksanaan antara lain penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih.
Ia juga menguraikan beberapa kejadian yang berpotensi menyulut konflik antar-kelompok masyarakat selama Pilkada 2024.
Hadi mengurai, potensi konflik tersebut bisa disebabkan penyelenggara Pemilu yang tidak taat regulasi, berpihak atau tidak netral, politik uang, ujaran kebencian, dan kabar bohong.
“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu pasangan calon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” ujarnya di hadapan para polisi dari Badan Intelijen dan Keamanan Polri sebagaimana dilansir dari Antara pada Rabu (29/5/2024).
Dia menekankan kembali upaya mewaspadai potensi konflik di empat provinsi baru di Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Empat provinsi itu untuk pertama kalinya memilih kepala daerah mereka sendiri setelah wilayah tersebut resmi terbentuk pada pertengahan tahun 2022.
Di empat provinsi baru itu, begitu juga dengan daerah lainnya, ia meminta intelijen Polri mewaspadai penggunaan politik identitas, politik uang, provokasi di media sosial, ujaran kebencian (hate speech), dan kabar bohong (hoax) yang beredar selama tahapan Pilkada 2024.
Hadi menyatakan analisis intelijen yang diterimanya saat ini memperkirakan potensi konflik selama Pilkada 2024 cenderung muncul pada tingkatan menengah sampai tinggi.
Dari berbagai perkiraan dan potensi ancaman yang diketahui saat ini, dia meminta intelijen Polri memastikan langkah-langkah, rencana, dan analisis yang mereka buat secara matang, tajam, dan mampu menjadi rujukan untuk mencegah konflik di Pilkada.
Pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak membuat intensitas usaha pengamanan dari TNI-Polri berkurang, sehingga ia mendorong perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi di luar perkiraan.
Terakhir, Menko Polhukam menekankan intelijen keamanan Polri merupakan garda terdepan pengamanan Pilkada 2024, karena tugas mereka mencegah konflik dan gangguan itu tidak terjadi selama Pilkada.
Kata dia, intelijen harus bisa mengelola potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mereduksi potensi tersebut.
“(Hal ini) untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan Pilkada yang aman, lancar, dan damai,” tutupnya. (*)
Editor: Ufqil Mubin
