Search
Search
Close this search box.

Menlu Retno Pertanyakan Mandat DK PBB untuk Perdamaian Palestina

perdamaian palestina
Menlu RI, Retno LP Marsudi. (Tangkapan layar/kompastv)
Listen to this article

BERITAALTERNATIF.COM Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi mengingatkan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk menoleransi perang apalagi genosida seperti yang terjadi di Palestina.

“Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” ujar Menlu Retno, Selasa (23/1/2024), waktu New York

Ia mengeluarkan pernyataan itu usai berbicara dalam debat terbuka DK PBB tentang krisis Israel-Palestina, yang dipantau secara daring, di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Advertisements

Pernyataan itu sengaja dia sampaikan ke DK PBB karena Indonesia melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi bagi para pelanggar.

Lebih lanjut, Menlu Retno mempertanyakan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuhi rakyat Palestina tanpa dihukum.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” kata Menlu Retno, menegaskan.

“Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” ujar dia.

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 10 negara, yang lima di antaranya adalah anggota tetap dan memiliki hak veto sehingga bisa membatalkan upaya Dewan Keamanan untuk mengesahkan resolusi apa pun.

Kelima negara dengan hak veto itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Retno juga menyoroti lebih dari 25.000 ribu nyawa warga Palestina yang melayang serta semakin banyak penduduknya kelaparan dan kedinginan, karena DK PBB lamban bertindak.

“Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk (dalam merespons) situasi di Gaza,” katanya.

Debat terbuka DK PBB tersebut merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan dalam tiga bulan terakhir untuk merespons perang Israel di Gaza, yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Keikutsertaan Menlu Retno dalam pertemuan itu dinyatakan pemerintah merupakan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. (it/r/nsa)

Sumber: Islam Times

 

Advertisements

Kunjungi Berita Alternatif di :

Bagikan

Advertisements

BERITA TERKAIT

Advertisements

BERITA ALTERNATIF

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA