BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kaltim Muhammad Udin mendukung aspirasi mahasiswa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Udin saat merespons aksi mahasiswa baru-baru ini di depan Kantor DPRD Kaltim.
DPRD Kaltim, sambung dia, akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut kepada DPR RI.
Ia juga menanggapi aspirasi mahasiswa terkait tambang ilegal yang beroperasi di Bumi Mulawarman.
“Mengenai tambang ilegal, Pansus tidak memiliki wewenang lebih. Namun, secara sikap kami sangat mendukung mengenai penolakan tambang ilegal,” imbuhnya.
Sementara itu, juru bicara Aliansi Mahakam, Muhammad Ilham Maulana mengungkapkan, pihaknya melakukan aksi sebagai wujud keresahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan tambang ilegal.
“Harapan kami aspirasi ini bisa diterima oleh Anggota DPRD Kaltim, kemudian ikut disuarakan kepada lembaga pemerintahan di tatanan pusat,” ucapnya.
Aliansi Mahakam menuntut dan mendesak Presiden dan DPR RI untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.
Mereka juga menuntut serta mendesak Presiden dan DPR RI mengkaji ulang undang-undang tersebut secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Di luar itu, Aliansi Mahakam menuntut pemerintah dan DPRD Kaltim menindak tegas dan menangani ilegal mining serta ilegal fishing di Kaltim.
“Terakhir, agar menghentikan kriminalisasi dan tindakan represif terhadap masyarakat adat, pejuang HAM, dan pejuang lingkungan,” pungkasnya. (adv/hms)
