Kukar, beritaalternatif.com – Sejak memimpin Desa Rempanga dua tahun lalu, Norsari telah menjalankan sejumlah program di berbagai bidang yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa yang terletak di Kecamatan Loa Kulu tersebut.
Saat ditemui di Kantor Desa Rempanga oleh awak media beritaalternatif.com pada Senin (24/1/2022) pagi, Norsari mengungkapkan, pihaknya melakukan beberapa terobosan dalam membangun Desa Rempanga.
Salah satunya, program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil). Bentuknya, menfasilitasi warga dalam mengurus administrasi kependudukan dari awal hingga selesai.
Ketika warga mendatangi kantor desa dengan keperluan mengurus admindukcapil, maka pegawai dari Pemerintah Desa (Pemdes) Rempanga akan melayani pengurusan administrasi dari desa, kecamatan, hingga pengisian data di aplikasi yang berkenaan dengan administrasi kependudukan.
“Sepanjang itu bisa dilakukan oleh petugas kami, petugas kami yang akan mengurusnya. Ini untuk memudahkan warga,” jelas Norsari.
Kemudian, pihaknya juga memiliki program di bidang pertanahan. Pemdes Rempanga mendorong sertifikasi tanah warga dengan biaya yang relatif murah. Warga dibebankan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan administrasi pengurusan sertifikat tanah.
Selama dua tahun terakhir, pelaksanaan program tersebut dijalankan bersamaan dengan program lintas sektor seperti pertanahan dan perikanan.
Kata Norsari, program tersebut bertujuan untuk memudahkan warga dalam menginventarisasi tanah di Desa Rempanga. Pasalnya, tanah tanpa disertai sertifikat berpotensi menimbulkan konflik.
Pemdes Rempanga, lanjut dia, membantu pengukuran dan pendaftaran tanah warga yang akan disertifikasi. Pihaknya juga memfasilitasi warga yang mengurus sertifikat tanah secara mandiri.
“Sekarang ada program Sentuh Tanahku. Kita coba juga fasilitasi. Kalau ada warga yang mengurus langsung, kita juga fasilitasi,” katanya.
Dia menjelaskan, Pemdes Rempanga juga melakukan penataan lubang tambang seluas 7 hektare di RT 8 dan RT 9. Lubang tambang tersebut pernah mengalami longsor pada tahun 2008 dan 2011. Karena itu, keberadaannya menimbulkan kekhawatiran warga yang bermukim di sekitar lahan pasca-tambang tersebut.
Pasalnya, jarak lubang tambang itu dan pemukiman warga hanya sekitar 20 meter. Lubang tambang tersebut diapit oleh jalan poros antar-provinsi. Tak sedikit kendaraan yang memuat berton-ton muatan melintasi jalan tersebut.
“Jadi, ini semacam bom waktu juga buat warga. Khawatirnya terjadi longsor besar. Bukan hanya menghabiskan pemukiman warga. Di situ juga ada aset negara. Jalan nasional bisa putus jika terjadi longsor,” jelasnya.
Pemdes Rempanga pun mengambil sejumlah langkah. Salah satunya, Focus Group Discussion (FGD) yang mendatangkan pembicara dari provinsi, inspektur tambang, perwakilan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan Bagian Pertanahan.
Kemudian, pihaknya akan menyampaikan berita acara dari hasil FGD tersebut kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah. Kata Norsari, analisis terkait hal ini menjadi wewenang Bupati Kukar. Ia berharap Bupati Edi dapat melakukan analisis mendalam terhadap lubang tambang di Desa Rempanga.
Bupati Kukar, ucap dia, bisa menugaskan BLHD untuk menganalisis dampak lubang tambang di Desa Rempanga. Dari hasil FGD sebelumnya, terungkap bahwa analisis lahan pasca-tambang itu bisa dilakukan dengan cara uji tekan, daya tahan, dan uji lainnya.
“Itu teknisnya bisa ditindaklanjuti oleh BLHD agar lahan eks tambang ini betul-betul tidak membahayakan warga,” harapnya.
Norsari akan mengembangkan pariwisata di lahan eks tambang itu. Pihaknya akan membangun sarana untuk pembuatan video klip dan fasilitas swafoto untuk wisatawan. “Nanti kita adakan wahana-wahana pariwisata di kolam itu,” ucapnya.
Sementara di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemdes mendorong pelaku usaha di bidang penjahitan. Pada 2019-2020, pihaknya mempunyai fasilitator yang mendampingi dan mendorong kerja sama pelaku UMKM dan BUMDes.
Hal ini sebagai salah satu langkah Pemdes dalam membangun kemitraan antara UKM dan BUMDes. Sebelumnya, Pemdes menyediakan peralatan jahit untuk UKM. Mereka didorong membuat masker untuk memenuhi permintaan masyarakat selama pandemi Covid-19.
Dua tahun terakhir, kebutuhan terhadap masker di Kukar memang meningkat tajam, bahkan sempat mengalami kelangkaan. Karena itu, keterampilan menjahit masker telah dimiliki oleh para pemula di desa tersebut sehingga mereka produktif dalam menjahit dan membuat masker.
“Cuma karena keterbatasannya hanya masker, pengembangan selanjutnya ini lambat. Maksudnya, dari 12 penjahit yang kita bantu, ada yang sudah produktif bikin baju dan lain sebagainya. Nanti akan kita tindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan,” bebernya.
Pemdes Rempanga juga melakukan pendataan UMKM. Langkah ini diambil untuk menganalisis perkembangan, untung rugi, serta aktivitas produksi yang dilakukan para pelaku UMKM. Hal ini telah dilakukan Pemdes sejak tahun 2021.
Tahun lalu juga pihaknya mengumpulkan para pelaku UKM yang mengelola dan mengolah hasil pertanian dan perikanan seperti kerupuk, rempeyek, dan lainnya. Mereka diharapkan dapat melakukan produksi dalam jangka panjang.
Untuk memasukkan produk ke minimarket, kata Norsari, UKM harus memiliki izin usaha produksi. Pemdes Rempanga pun memfasilitasi izin produksi UKM sehingga produk mereka dapat dijual di minimarket seperti Indomaret, Eramart, Alfamart, serta minimarket lainnya.
“Karena itu, kita fasilitasi supaya ikut pelatihan di Dinas Kesehatan. Setelah itu kita dorong dan fasilitasi sampai tuntas. Kita gratiskan untuk pendaftaran izinnya,” kata Norsari.
Pemdes juga membangun kerja sama dengan UMKM yang memproduksi amplang. Sebagai desa yang memiliki komoditas ikan nila yang menjadi bahan dasar amplang, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan produk tersebut.
Produksi amplang dengan bahan dasar ikan nila dinilainya relatif sulit sehingga Pemdes mengadakan pelatihan untuk para pelaku usaha yang memproduksi amplang di Desa Rempanga.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan bekal bagi mereka sehingga dapat memproduksi amplang ikan nila dengan mudah dan biaya produksi yang relatif murah. “Dengan kita latih melalui PKK kemarin, ini sudah bisa jalan. Krupuknya juga enak,” katanya.
Disinggung program di bidang pertanian, Norsari mengungkapkan, Desa Rempanga memiliki lahan sawah seluas 70 hektare. Pihaknya acap melakukan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Setiap tahun Pemdes menyelenggarakan musyawarah antara PPL dan kelompok-kelompok tani tanaman pangan.
Di desa tersebut terdapat empat kelompok tani yang menanam padi dan tanaman hortikultura. Pemdes telah memberikan bantuan bibit dan membangun demplot untuk pembibitan komoditas unggulan.
“Pemupukan dan pemeliharaan tanahnya betul-betul menggunakan sistem organik. Jadi, tidak ada herbisida. Kita coba tinggalkan itu. Itu juga kita perkenalkan,” jelasnya.
Pemdes Rempanga juga membangun balai tani di RT 2. Fungsinya untuk menghidupkan kegiatan kelompok-kelompok tani di desa tersebut.
Sementara dana desa tahun ini yang berasal dari pemerintah pusat digunakan untuk membangun demplot dan peternakan dengan sistem gaduh. Tahun 2022 pihaknya mengadakan tujuh ekor sapi, tiga ekor kambing, dan 90 ekor itik yang akan didistribusikan kepada para peternak.
Sistem pembagiannya yakni bagi hasil antara Pemdes dan peternak. Ternak yang diserahkan peternak ke Pemdes kemudian didistribusikan lagi ke para peternak lain.
Pemdes Rempanga telah menyediakan petugas yang bertugas mengawasi para peternak. Pengawas tersebut mengunjungi para peternak. Bila ada ternak yang sakit, maka pihaknya akan segera menindaklanjutinya.
Sedangkan di bidang kesehatan, Norsari menjelaskan, Desa Rempanga menjadi lokasi khusus penanganan dan pencegahan stunting. Pihaknya pun melengkapi fasilitas Posyandu untuk menangani stunting di desa tersebut.
Norsari mengaku menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas, khususnya tempat untuk Posyandu. Saat ini, aktivitas Posyandu masih menumpang di rumah-rumah warga.
Tahun 2020 lalu, Pemdes Rempanga membangun gedung untuk Posyandu. Rencananya, pembangunan gedung untuk Posyandu di RT 9 akan selesai tahun ini.
Selain untuk pelayanan kesehatan balita, Posyandu juga akan didorong untuk melayani pasangan usia subur. Pihaknya pun akan mengintegrasikannya dengan pendidikan anak usia dini.
“Kita usahakan bertahap. Enggak mungkin kita bangun dengan cepat. Apalagi keuangan kita terbatas. Tapi insyaallah tahun ini selesai,” pungkas Norsari. (ln)
