BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Novel Tyty Paembonan menyoroti masalah angka kemiskinan di Kutim yang dianggap masih mengkhawatirkan.
Merujuk data yang diperoleh dari BAPPEDA dalam rapat koordinasi, angka kemiskinan yang ada di Kutim masih sekitar 37 ribu KK yang masuk kategori miskin dan 22 ribu lainnya miskin ekstrem.
Sementara itu anggaran program penuntasan kemiskinan diberikan sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2023 untuk 13 organisasi perangkat daerah (OPD).
Melihat hal tersebut, Novel mengungkapkan bahwa perlu adanya data yang valid agar bisa memverifikasinya secara menyeluruh.
“Pertama menurut saya adalah kita pastikan dulu benarnya dari BPS itu angka realnya berapa kemudian untuk pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang punya tanggung jawab untuk memberikan solusi pada masyarakat miskin ini,” tutur Novel di kantornya pada Senin (5/8/2024) siang.
Dia menegaskan ini harus segera ditangani oleh pemerintah setempat mengacu pada program pengentasan kemiskinan, yang menurut dia, adanya anggaran yang besar namun belum menunjukkan adanya perubahan.
“Ketika memang masyarakat Kutim ini sebagian atau ada yang masuk kategori miskin maka harus ada langkah dari pemerintah apalagi kalau sudah ada program yang diarahkan ke OPD atau dinas terkait. Saya kira harus betul-betul memberikan informasi terbuka seperti misalnya anggaran untuk orang miskin di Dinas Kesehatan kegiatannya apa, nilainya berapa dan progresnya sampai di mana,” jelas Novel
Menurut Novel, anggaran dan program yang telah diberikan untuk OPD dalam mengatasi kemiskinan harus jelas regulasinya sehingga tidak menimbulkan kekeliruan.
“Artinya semua harus punya indikator dalam 5 tahun. Misalnya pertama ini dinas terkait untuk orang miskin sudah berapa masyarakat miskin yang menjangkau untuk dapat BPJS Kesehatan gratis. Atau di Dinas Sosial misalnya kegiatan mereka apa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin seperti sembako pertiga bulan atau enam bulan kan intinya harus jelas kan,” terang Novel
Lebih lanjut Novel berharap apa yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan harus tepat sasaran dan sesuai dengan data.
“Intinya, saya sepakat pemerintah memberikan anggaran yang cukup dalam hal ini. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana program itu harus terarah pada orang-orang yang berhak. Jangan sampai nanti ada lagi alasan kalau bantuan ini ternyata tidak sampai pada masyarakat yang layak dibantu,” pungkas dia. (adv)
Editor: Nsa
