BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menanggapi kritik dan saran sejumlah fraksi di DPRD Kukar terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar yang tak kunjung meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.
Rendi mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar memiliki program hilirisasi di sektor pertanian. “Itu menjadi program prioritas di tahun 2023,” jelasnya baru-baru ini di Kantor DPRD Kukar.
Kata dia, hilirisasi di sektor pertanian menjadi salah satu kunci peningkatan PAD Kukar. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan program hilirisasi di bidang ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kukar.
“Nanti akan dikonkretkan secara riil dan dibantu oleh teman-teman di DPRD untuk mengonkretkan PAD apa yang bisa kita ambil dari hilirisasi program pertanian,” katanya.
Rendi menyebutkan, hilirisasi di sektor pertanian akan meliputi pembangunan pabrik-pabrik penunjang dalam pengembangan pertanian.
“Hilirisasi artinya pabrik-pabrik penunjang pertanian menjadi salah satu kunci peningkatan PAD di Kutai Kartanegara,” katanya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Golkar Budiman mengatakan bahwa Budiman mengatakan, pemerintah daerah mengakui bahwa PAD Kukar cukup kecil, bahkan dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.
Salah satu penyebabnya adalah pajak dan retribusi daerah belum optimal. BUMD juga belum maksimal dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Karena itu, Fraksi Golkar menilai pemerintah daerah di masa kepemimpinan Edi Damansyah-Rendi Solihin belum serius dalam menyelesaikan ragam persoalan tersebut.
Pihaknya pun mempertanyakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, kajian terhadap obyek pendapatan daerah, potensi kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta hasil evaluasi terhadap BUMD.
Fraksi Golkar juga menyoal anggaran mandatori untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dana desa, dan belanja pegawai.
“Apakah urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ADD, dan belanja pegawai bukan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah saat ini?” tanyanya. (um)
