BERITAALTERNATIF.COM – Sebagian besar partai politik di Kukar belum menjadikan visi dan misi dalam menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada Kukar.
Pengamat politik dari Universitas Kutai Kartanegara Zulkifli menyebutkan bahwa pada Pilkada sebelumnya hanya ada 2 partai politik yang menjadikan visi dan misi bakal calon sebagai faktor utama dalam menentukan dukungan mereka dalam kontestasi demokrasi tersebut.
Padahal, ungkap dia, terdapat 10 partai politik yang memiliki hak untuk memberikan dukungan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Kukar tahun 2020.
“Cuman 2 Parpol dari sekian banyak di parlemen itu yang lebih mementingkan visi misi ketimbang faktor-faktor lain,” ungkapnya kepada awak media Berita Alternatif pada Sabtu (20/4/2024).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar partai politik justru lebih cenderung memperhatikan faktor-faktor praktis seperti kekuatan jaringan politik, finansial, dan elektabilitas calon daripada mempertimbangkan secara serius visi-misi dan program kerja yang diusung oleh calon tersebut.
Hal ini dinilainya sebagai tantangan serius bagi semua elemen dalam mendorong demokrasi yang sehat di Kukar.
Menurutnya, visi dan misi calon seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh partai politik dalam menentukan dukungan mereka terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada kukar.
Meski begitu, Zulkifli tak memungkiri akan terjadi perubahan dalam berbagai keputusan yang diambil partai politik di Pilkada Kukar. “Kita masih melihat nanti seperti apa,” katanya.
Usaha mendorong perubahan tersebut masih memerlukan keterlibatan berbagai pihak, antara lain KPU dan Bawaslu. Selain mengubah cara pandang partai politik, dua lembaga itu memiliki tugas penting dalam meningkatkan pemilih cerdas.
Dia juga mendorong partai politik lebih memperhatikan kualitas dan substansi visi-misi calon yang mereka usung serta tak semata mempertimbangkan kepentingan politik jangka pendek dalam mengusung calon di Pilkada Kukar.
Masyarakat dan akademisi pun disebutnya mempunyai peranan penting bahkan menjadi kunci dalam menciptakan kepemimpinan yang berkualitas demi mendorong pembangunan berkelanjutan di Kukar.
Ia menyebut masyarakat memiliki peran penting dalam memilih pemimpin yang berkualitas di Pilkada 2024.
“Kemudian pihak akademisi itu punya tanggung jawab untuk mendidik dan mengajak orang-orang untuk memilih serta menjadi pemilih cerdas,” pungkasnya. (*)
Penulis: Junaidin
Editor: Ufqil Mubin