BERITAALTERNATIF.COM – Partai politik di Indonesia memiliki tantangan besar untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang dapat menjawab aspirasi masyarakat di Pemilu 2024.
Wakil Direktur Puskapol Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan bahwa semua petinggi partai politik harus belajar dari kesalahan masa lalu.
Kata dia, ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebesar 20% yang ditetapkan kader-kader partai politik lewat parlemen membawa imbas negatif, yakni pragmatisme politik di tingkat elite.
Partai politik juga dinilainya gagal meregenerasi kader, sehingga partai kewalahan melakukan reformasi di internal. Akibat lanjutannya, partai kesulitan menampilkan figur terbaik untuk dicalonkan sebagai calon pemimpin nasional.
Hurriyah menegaskan, orang-orang terbaik di partai politik cenderung terpinggirkan. Mereka tidak bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden karena para tokoh tersebut bukanlah elite partai.
“Sudah waktunya partai di Indonesia membangun organisasi yang modern, merektur, melakukan kaderisasi yang baik, dan merekrut calon pemimpin yang terbaik ketimbang mempertahankan politik dinasti,” sarannya sebagaimana dikutip beritaalternatif.com dari kanal Youtube Kompas TV pada Senin (20/6/2022) siang.
Konvensi yang dilakukan partai politik untuk menjaring calon pemimpin nasional, lanjut dia, merupakan salah satu langkah yang patut diapresiasi.
Namun, ia menegaskan, cara tersebut harus dilembagakan sehingga berjalan secara berkelanjutan di pemilu-pemilu berikutnya.
Hurriyah berharap konvensi calon presiden menjadi mekanisme yang dibangun partai dalam rangka memunculkan figur-figur terbaik.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Zulfan Lindan mengatakan bahwa untuk mendapatkan calon presiden yang dikehendaki rakyat, partai-partai politik dapat mencontoh pola Amerika Serikat.
Salah satu caranya, tokoh-tokoh yang mempunyai elektabilitas tinggi serta potensial menjadi calon presiden diminta untuk bertemu dan berkumpul dengan kader-kader partai di setiap provinsi.
Kemudian, kader-kader partai tersebut menyampaikan hasil pertemuan dengan bakal calon presiden tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Hasil pertemuan tersebut bisa berupa usulan kader di setiap provinsi hingga tingkat keterpilihan bakal calon presiden. “Kan enggak susah,” katanya. (*)
