BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kukar Syarifuddin menjelaskan bahwa kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan di laut. Pasalnya, otoritas tersebut telah diserahkan kepada provinsi.
Karena itu, kewenangan untuk memberikan bantuan kepada nelayan di Kaltim yang menangkap ikan di laut berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Ini salah satu masalah kita. Kalau ada nelayan Kukar yang mau dibantu lewat APBD Kukar, dia terganjar masalah regulasi,” jelas Syarifuddin kepada beritaalternatif.com baru-baru ini.
Padahal, sambung dia, para nelayan Kukar yang menangkap ikan di laut sangat membutuhkan bantuan dari APBD Kukar.
Ia pun berharap ada kebijaksanaan dari pemerintah terkait masalah ini. “Karena kalau berharap dari provinsi saja yang membantu nelayan, itu juga memiliki keterbatasan,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan bantuan yang digelontorkan Pemprov Kaltim, para nelayan Kukar justru mengharapkan uluran tangan dari pemerintah untuk membantu mereka.
“Kalau bisa dianggarkan di APBD kabupaten/kota, kan banyak masyarakat nelayan kita yang bisa dibantu untuk peningkatan kesejahteraan mereka,” ucapnya.
Salah satu bantuan yang diharapkan para nelayan Kukar adalah kapal besar yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut lepas.
Syarifuddin mengatakan, bila kapal tersebut tak kunjung dibantu oleh Pemprov Kaltim, maka perusahaan swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dapat memberikannya kepada para nelayan.
“Kalau perusahaan, sebenarnya tergantung kebijakan perusahaannya, karena CSR ini bisa disalurkan di daerah-daerah binaan perusahaan,” urainya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menyarankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim memberikan bantuan kapal besar kepada para nelayan di Kukar.
“Kita sih berharap begitu. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim mendistribusikan CSR-nya kepada kelompok-kelompok nelayan yang juga sangat butuh bantuan itu,” imbuhnya.
Para nelayan, lanjut dia, memiliki banyak kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Saat gelombang air laut naik, mereka tidak bisa menangkap ikan di laut.
Akibatnya, selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mereka tidak memiliki penghasilan. “Dalam kondisi begini, semua stakeholder harus peduli dengan nelayan,” tutupnya. (adv/um)
