BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kukar Herry Asdar yang menjadi perwakilan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) pada Rapat Paripurna DPRD Kukar tentang Raperda APBD 2024 menyampaikan empat hal yang menjadi fokus dari fraksinya.
Empat poin utama tersebut meliputi infrastruktur, realisasi anggaran, pengelolaan APBD, dan larangan politisasi anggaran.
Ia menyampaikan bahwa pandangan umum ini merupakan output dan outcome Fraksi Partai Golkar DPRD Kukar dalam realisasi dan penyampaian di sidang berikutnya.
“Pertama, selaras bentuk pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan memajukan historis dan adat budaya serta fungsinya, kita juga menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat di tingkat Kukar dengan sebenarnya,” jelas dia pada sidang Paripurna ke 12, Selasa (21/11/2023).
Kedua, memastikan anggaran benar-benar terealisasi kepada masyarakat, sehingga diperlukan pelaksanaan anggaran yang bermuara pada output maupun outcome.
Fraksi Golkar memastikan pengeluaran dan pemasukan harus jelas ditujukan kepada masyarakat.
Ketiga, pengelolaan APBD harus bertumpu pada prinsip good goverment ataupun good financial government secara akuntabilitas.
Fraksi Golkar juga menghindari politisasi anggaran dan praktiknya dijadikan sebuah alat untuk mengancam sesama rekan politik ataupun kelompok tertentu.
“Dengan adanya penyampaian ini, Anggaran 2024 tersebut bisa dianggarkan (untuk pembangunan) Kukar ke depannya,” pungkas dia. (adv/lt)
