BERITAALTERNATIF.COM – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki 193 desa. Desa-desa tersebut tersebar di 18 kecamatan. Di desa-desa itu tersimpan banyak potensi, juga masalah yang menyertainya.
Setiap desa memiliki potensi, baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, maupun pertambangan. Namun, untuk mengembangkan potensi desa-desa tersebut, terdapat berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi pemerintah daerah.
Karena itu, Pemkab Kukar di bawah kepemimpinan Edi Damansyah-Rendi Solihin menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yang juga di dalamnya terdapat program-program yang bertujuan membangun desa.
Media ini mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto pada Selasa (9/8/2022) lalu terkait program, potensi desa, dan berbagai tantangan dalam pembangunan desa. Berikut hasil wawancara lengkapnya.
Dana apa saja yang digunakan pemerintah desa untuk pembangunan desa?
Ada Dana Desa. Itu dari pusat. Kemudian dari daerah ada Alokasi Dana Desa. Ada juga bagi hasil pajak dari daerah. Terus ada bantuan keuangan. Ada juga bantuan keuangan provinsi. Enggak besar. Kadang-kadang Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Tergantung provinsi.
Daerah juga ada bantuan keuangan untuk desa. Termasuk program Rp 50 juta untuk RT. Itu dari Bantuan Keuangan Kepala Desa (BKKD). Itu yang ada di Kukar Rp 50 juta per RT.
Kemudian, di Kukar ada Program Terang Kampungku, yang bentuknya pelaksanaan pembangunan listrik komunal di desa-desa yang tidak bisa diakses oleh listrik PLN. Tahun ini dianggarkan Rp 4 miliar di Desa Tunjungan. Ada juga di Muara Enggelam. Itu kan program lama. Karena berhasil, maka kita adopsi itu.
Nah, yang sekarang dibangunkan provinsi ada 2 unit: di Desa Enggelam. Itu beda desanya dengan Desa Muara Enggelam. Itu dibangun 2 unit oleh provinsi.
Sekarang, provinsi itu bangun 2 unit juga di Menamang Kiri dan Menamang Kanan. Kalau APBD Kukar, nanti kita bangun di Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman. Nanti, dananya masuk ke desa, desa yang melaksanakannya.
Karena memang kewenangan untuk mengelola listrik enggak ada lagi di daerah. Sudah diambil provinsi. Jadi, kita agak repot mengintervensi kebutuhan pelayanan listrik di desa-desa kita yang tidak terjangkau listrik PLN.
Desa kita ada 17 yang belum terjangkau listrik PLN. Kita sudah buat analisa dan kajian. Dari 17 itu memang ada yang bisa menggunakan jaringan PLN. Tapi jauh. Ketika jaringan terujung PLN itu kita bawa ke sana, masih bisa; masih logis. Cuman memang tahapannya tunggu anggaran PLN, kesiapan PLN, dan sebagainya.
Nah, kajian kita tetap menggunakan PLN itu. Karena PLN memang solusi paling murah untuk kebutuhan listrik. Sementara listrik komunal cukup mahal dan perawatannya perlu detail, perlu ketelitian, dan belum bisa optimal memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebesar apa pun listrik komunal ini, belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat seperti PLN.
Jadi, harapan kita yang kita intervensi pakai komunal itu desa yang sampai kiamat enggak akan bisa ditangani PLN. Kayak di Muara Enggelam itu kan nyebrang danau. Kalau diseberangkan ke situ, biayanya kan sama saja bangun kayak di Tenggarong. Padahal, di situ bangun dengan jumlah KK yang hanya 170. Itu kan enggak mungkin. Kebijakan anggarannya agak sulit.
Yang seperti Muara Enggelam itu ada Enggelam, Tunjungan, Kupang Baru, dan Liang Buaya. Liang Buaya itu selambat-lambatnya dari PLN, masih bisa. Tapi sementara ini masih komunal. Karena kajian kita saat ini enggak bisa pakai PLN.
Program apa lagi yang akan direalisasikan di desa?
Pak Bupati itu inginnya terpenuhi layanan dasar, misalnya sarana dan prasarana air bersih di desa. Itu juga kita wajib untuk bisa menyediakannya. Tapi, kan nanti itu lewat Dinas Perkim. Untuk programnya, itu lewat PDAM dan Perkim.
Tapi intinya, wajib ada air bersih di desa. Itu yang harus kita pastikan. Cuman nanti pelaksanaannya bisa di PDAM atau Perkim. Itu ada anggarannya. Dari Perkim itu sudah punya data juga terkait desa-desa yang memang air bersihnya belum layak. Nanti kan bertahap programnya untuk desa-desa yang air bersihnya belum layak.
Untuk air bersih ini, BUMDes juga dilibatkan. Listrik komunal itu juga BUMDes dilibatkan. Nanti BUMDes yang kelola. Itu ada kayak di Muara Enggelam. Ini yang kita dorong semuanya BUMDes, termasuk air bersih. Karena dulu ada program Pamsimas (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Saya dengar Pamsimas tahap dua ini sudah mulai direncanakan untuk dijalankan lagi.
Kita bersyukur kalau ada Pamsimas. Nanti desa-desa yang belum ada air bersih bisa lewat program itu. Jadi, nanti kita enggak terlalu full untuk mendanainya. Karena ada dari pusat juga. Kita bisa sharing anggaran.
Pusat itu juga usahanya membangun desa. Otomatis desa-desa yang masih kekurangan untuk minimal layanan dasar tadi harus terpenuhi. Kita sudah laporkan. Kita sudah buat analis dan petakan berapa desa yang belum terpenuhi layanan dasarnya.
Jadi, tahun 2026 semua desa sudah ada listriknya?
Harusnya begitu. Target kita seperti itu. Kita sudah konsolidasikan. Makanya ini satu-satu kita kerjakan. Kita juga minta ke provinsi dan pusat. Di APBD juga kita anggarkan. Termasuk di desa juga. Ketika di desa itu ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk pemenuhan layanan dasar, misalnya pemeliharaan sarana air bersih yang sudah dibangun, nah, pemeliharaan selanjutnya kita serahkan ke desa.
Kayak listrik komunal yang sudah kita bangun, nanti pemeliharaannya kita serahkan ke desa. Supaya anggarannya kita bisa geser ke tempat lain yang membutuhkannya.
Kendala pasti ada terus. Makanya kita terus lakukan pendampingan. Kendala itu muncul seperti pekerjaan yang cukup berat. Itu khusus teknisnya. Jadi, nanti solusinya SDM yang memang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk mengelola sarana dan prasarana yang ada itu terus ditingkatkan kapasitas dan teknisnya. Kita izinkan desa untuk latih orang yang ditunjuk untuk kelola air bersih dan kelola listrik komunal. Sampai pada manajemen keuangan juga kita arahkan untuk dilatih.
Makanya Muara Enggelam itu kita jadikan sebagai role model. Bukan hanya Kukar saja, tapi juga sudah nasional, bahkan internasional. Dari 2015 sampai sekarang masih bisa berjalan. Sementara beberapa tempat di Indonesia gagal. Itu kan awalnya program pusat.
Muara Enggelam itu karena sering dikunjungi, pariwisatanya menggeliat juga. Tapi pariwisatanya belum dikelola optimal.
Bagaimana dengan pengembangan desa wisata di Kukar?
Secara spesifik desa wisata itu kan didampingi Dinas Pariwisata. Kami hanya nanti mendorong supaya desa-desa kita yang punya potensi wisata itu dikembangkan, baik oleh Kelompok Sadar Wisata atau dikelola oleh desanya.
Secara teknis, untuk mengelola wisatanya kami serahkan ke Dinas Pariwisata. Karena memang mereka yang tahu cara mengelola pariwisata.
Desa ini kan harus mempunyai PADes. PADes itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di desa. Sekarang ini kita minta inventarisir potensi desa, misalnya pariwisata, sumber daya alam, kemudian UMKM dan pertanian. Potensi-potensi seperti itu diinventarisir untuk dikelola dan dikembangkan.
Jadi, memang tidak bisa semuanya berbarengan. Silakan dia pilih. Mungkin pariwisata yang bisa didorong sedikit saja sudah bisa menjadi PADes. Itu yang harus didorong tanpa meninggalkan yang lain.
Pemerintah desa sudah kita ajak berpikir seperti itu. Tinggal bekerjanya tidak sporadis. Tapi harus membuat klasifikasi-klasifikasi. Kemudian, anggaran desanya diarahkan ke situ.
Kalau misalnya pariwisatanya, meskipun sudah didorong, tapi tidak berkembang, silakan ke bidang lain. Bisa di pertanian dalam arti luas atau pembinaan UMKM. Data potensi desa sudah ada semua. Kita sudah buat klasifikasi potensi-potensi desa. (*)
