BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPW Garda Gabungan Anak Kalimantan (Gagak) Bersatu Kukar Apriadi menilai bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari DKI Jakarta ke Nusantara merupakan keputusan yang tepat.
Dia juga menilai bahwa keputusan pemerintah memilih sebagian wilayah Kaltim sebagai IKN merupakan langkah yang tepat karena Kaltim telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.
Selama puluhan tahun, sambung Apri, Kaltim telah menyumbangkan ratusan triliun untuk pembangunan negara yang terletak di Asia Tenggara ini.
“Pembangunan IKN yang saat ini sudah berjalan, dan membutuhkan anggaran yang besar juga, idealnya bisa memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga lokal Kaltim,” sebut Apri, Sabtu (26/11/2022).
Mantan Presiden BEM Unikarta ini menekankan, pembangunan IKN Nusantara mesti melibatkan tenaga kerja lokal. Hal ini pun harus menjadi perhatian petinggi Otorita IKN Nusantara.
Jajaran tinggi Badan Otorita IKN Nusantara saat ini, sambung dia, belum melibatkan tokoh-tokoh lokal Kaltim. Padahal, para tokoh provinsi ini juga memiliki kualitas yang sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain di Indonesia.
Kata dia, para tokoh Kaltim pun memiliki kualitas mumpuni karena sebagian dari mereka merupakan lulusan kampus-kampus ternama di tingkat nasional dan luar negeri.
Karena itu, ia menilai bahwa sumber daya Kaltim juga memiliki kesiapan untuk berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara.
“Tidak ada salahnya mereka dilibatkan. Kepada Badan Otorita IKN agar ke depannya untuk penunjukan struktur jabatan eselon menengah dan ke bawah bisa dipegang oleh orang lokal Kaltim,” pungkasnya.
Ia mengingatkan pemerintah pusat mengantisipasi konflik agraria, suku, dan etnis di tengah pembangunan IKN Nusantara.
Pasalnya, kata dia, masalah lahan sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Dia pun menyarankan Badan Otorita IKN Nusantara mengantisipasi masalah tersebut.
“Pengalaman kami lakukan advokasi masyarakat di lapangan, sering terjadi sengketa lahan maupun tanah ulayat, dengan mengatasnamakan suku tertentu. Jika ini tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan IKN,” jelasnya. (um)
