Kukar, beritaalternatif.com – Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian menyebutkan, banyak petani di Kecamatan Muara Muntai yang menanam kratom atau kedemba.
Sopian berharap ada regulasi yang jelas untuk mengatur tanaman tersebut. Sebab, kratom mempunyai sejumlah manfaat. Karena itu, pemerintah harus melakukan uji coba sebelum membuat regulasi.
“Kalau kratom ini dilarang, otomatis penghasilan para petani kratom ini sama sekali tidak mendapatkan penghasilan. Kita berharap ada regulasi yang jelas, meski kratom dikategorikan sebagai tanaman terlarang,” tuturnya.
Bila dilarang, diperkirakan ada ratusan bahkan ribuan petani yang penghasilannya dari mengembangkan budi daya tanaman tersebut terancam kehilangan aktivitas pekerjaan. Karenanya, Sopian berharap pemerintah bisa mengalihkan petani-petani tersebut agar menanam tanaman lain.
“Karena saat ini memang ada berapa potensi pertanian yang bisa untuk dialihkan. Misalnya ada tanaman pohon mahoni. Nah, sekarang ini kan lagi bagus juga. Cuma kita tidak tahu struktur tanahnya apakah cocok di wilayah dataran rendah atau rawa tadi. Kalau seperti perikanan, kita inginkan perikanan terpadu,” ucapnya.
Meski demikian, Sopian mengkritik kelompok-kelompok nelayan yang menerima bantuan mesin berkali-kali dari pemerintah daerah. Bahkan ada beberapa kelompok nelayan yang mendapat tiga kali bantuan.
“Ada yang dapat dari provinsi dan juga kabupaten. Nah, ini harusnya ada penjaringan dari dinas dan desa tentunya, bahwa yang sudah dapat itu tidak boleh dapat lagi. Harus berkesinambungan atau pemerataan. Sekarang ini yang saya kritisi bantuan yang tumpah tindih antara kabupaten dan provinsi,” tegasnya.
“Nah, itu kan merugikan pemerintah. Saya mengharapkan desa harus cermat lagi dalam memberikan rekomendasi. Seharusnya rekomendasi itu disaring mulai dari desa. Desa mengonfirmasi ke Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa ini sudah dapat. Supaya nanti bantuannya efektif ke yang lain,” pungkasnya. (adv)
