BERITAALTERNATIF.COM – Dari tahun ke tahun anggaran pendidikan di Kaltim mengalami peningkatan. Mandatory spending sebesar 20 persen di bidang pendidikan pun terpenuhi selama beberapa tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin kepada beritaalternatif.com pada Selasa (8/11/2022) pagi.
“Ini sebagai bukti bahwa DPRD juga mendukung alokasi mandatory spending 20 persen,” katanya.
Pada tahun 2018, anggaran pendidikan Kaltim mencapai Rp 1,1 triliun. Alokasi anggaran yang diperjuangkan DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim ini terealisasi 93,34 persen.
Kemudian pada 2019, pihaknya menganggarkan Rp 1,8 triliun. Anggaran ini terealisasi sebesar 87,34 persen. “Karena di triwulan keempat itu ada pandemi, sehingga memang realisasinya rendah,” bebernya.
Tahun berikutnya, sambung Salehuddin, Komisi IV DPRD Kaltim mengalokasikan Rp 1,9 triliun untuk pendidikan di Bumi Mulawarman. Kala itu, realisasinya mencapai 88,20 persen.
Dia menyebutkan, anggaran untuk pendidikan kemudian ditingkatkan menjadi Rp 2,1 triliun pada tahun 2021. Realisasinya sebesar 87,69 persen.
“Artinya, dari sisi budgeting DPRD Kaltim sudah melakukan mandatory spending sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4, termasuk juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kaltim juga memperjuangkan anggaran untuk pendidikan lewat aspirasi anggota dewan yang tergabung dalam komisi tersebut maupun wakil rakyat secara umum di Gedung Karang Paci.
Menurut dia, alokasi anggaran yang memadai sangat berpengaruh terhadap usaha pemerintah daerah dalam menjamin peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim.
“Walaupun memang anggaran pendidikan kita mencapai 20 persen, tapi realisasi yang memang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim itu memang belum sampai 100 persen,” katanya.
Anggaran pendidikan, lanjut dia, tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim.
“Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri realisasinya enggak sampai 100 persen. Saya pikir ini menjadi konsen kita ke depan, agar anggaran pendidikan bisa terpenuhi 20 persen dan realisasinya dilaksanakan paling tidak 20 persen itu,” katanya. (adv/um)
