BERITAALTERNATIF.COM – Pada Jumat (30/9/2022) malam, Bubuhan Suara Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara (Busur Kukar) mengadakan diskusi terbuka terkait kemiskinan dan pengangguran di Kukar selama kepemimpinan Edi Damansyah dan Rendi Solihin.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kedai Humble Unikarta tersebut, Busur Kukar menghadirkan Direktur Rumah Aspirasi Hendi Yuzar sebagai pembicara.
Diskusi terbuka yang dipandu penasehat Busur Kukar Ahmad Risal Bakry ini dihadiri oleh dosen Unikarta, Mansyur; Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Andika Abbas Segani; CEO Berita Alternatif, Ahmad Fauzi; dan Plt. Pemimpin Redaksi Berita Alternatif, Ufqil Mubin.
Hadir pula Direktur Sintesanews.id, Halimatu; Anggota Busur Kukar, Mursid Mubarak; pengurus HMI Cabang Kukar, Eko Purwanto dan Suardi; serta puluhan peserta yang berasal dari warga Kukar.
Kegiatan yang dimulai pada pukul 20.30 Wita tersebut diawali dengan pemaparan dari pembicara terkait pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia, Perda Kukar, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Kemudian, Hendi memaparkan tentang angka kemiskinan di Kukar pada tahun 2021, yang menempatkan Kukar di urutan pertama dari segi persentase kemiskinan di Kaltim.
“Setelah itu, Bupati marah-marah karena anak buahnya tidak mampu mengatasi kemiskinan di Kukar,” ucapnya.
Ia pun memaparkan keterkaitan antara “marah-marah” Bupati tersebut dengan anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Sosial (Dinsos) Kukar yang menjadi leading sector dalam pengentasan kemiskinan.
Pada tahun 2022, Dinsos Kukar hanya mendapatkan anggaran Rp 25,1 miliar. Anggaran tertinggi justru dialokasi untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar yang masing-masing mendapatkan Rp 1,2 triliun.
Disusul Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kukar Rp 825 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Rp 615 miliar, Sekretariat Daerah Rp 184 miliar, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Rp 150 miliar.
“Kalau dilihat dari anggaran setiap dinas dan badan di Kukar ini, enggak relevan antara marah-marahnya Bupati terkait kemiskinan dan besaran anggaran yang digelontorkan untuk Dinsos Kukar sebagai leading sector dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini pun diakhiri dengan penyampaian rekomendasi dari Hendi kepada Pemkab Kukar untuk pengentasan kemiskinan di Kukar. Ia menyampaikan empat masukan: pertama, meminta kepada Pemda agar melakukan transparansi terhadap pembahasan dan pengelolaan APBD Kukar.
Kedua, rasionalisasi anggaran kesehatan Kukar. Pada tahun 2022, anggaran untuk kesehatan mencapai 29 persen dari APBD Kukar. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemda hanya diwajibkan mengalokasikan 10 persen anggaran dari APBD untuk kesehatan.
“Kukar telah pulih dari masalah pandemi Covid-19 dan patut berfokus kepada program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta pengangguran. Terkecuali, pembangunan RSUD Muara Badak yang memang prioritas dan menjadi kebutuhan masyarakat Marang Kayu dan Muara Badak untuk mengakses layanan kesehatan,” sarannya.
Ketiga, Hendi mendorong Pemda memperbesar anggaran untuk dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan masalah kemiskinan, pengangguran, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Keempat, ia meminta kepada Disdikbud Kukar merancang program untuk memudahkan masyarakat mengakses pendidikan. Anggaran Disdikbud juga diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di Kukar.
“Seperti program pengadaan seragam gratis atau bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa tahun ajaran baru sehingga dapat mengurangi beban para orang tua di Kukar,” pungkasnya. (um)
