BERITAALTERNATIF.COM – Sejauh ini, kita sudah berbicara banyak tentang beragam intrik dan kebohongan yang akhirnya meluluhlantakkan Suriah. Negeri yang relatif aman itu—bahkan menjadi tempat pengungsian paling aman bagi bangsa Palestina—kini menjadi kawasan paling mengerikan di dunia.
Tentu sangat wajar jika publik kemudian bertanya-tanya: ada apa dengan Suriah? Mengapa negeri ini menjadi bulan-bulanan lebih dari separuh kekuatan dunia?
Jika yang menghancurkan Suriah adalah AS, Israel, dan Barat, tentu penjelasannya sangat mudah. Suriah adalah satu-satunya negara Arab yang hingga kini masih berada dalam status berseteru dengan Israel. Wajar jika AS dan Barat sebagai sekutu berat Israel akan terus berusaha meruntuhkan rezim Assad.
Akan tetapi, para pelaku serangan dan penghancuran di Suriah adalah kekuatan-kekuatan Islam. Ada ratusan faksi Islam yang saat ini bercokol di Suriah, dan melakukan berbagai aksi “jihad”. Bagaimana menjelaskan semua ini?
Kini kita lihat beragam “penjelasan” yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok yang melakukan aksi “jihad” di Suriah. Lalu, penjelasan tersebut akan kita uji dengan logika dan akal sehat.
Ikhwanul Muslimin di Suriah
Narasi yang sering dianggap sebagai penjelasan paling benar soal Suriah, terutama di kalangan para simpatisan ‘mujahidin’, adalah narasi Sunni-Syiah.
Poin-poin utamanya adalah sebagai berikut: pertama, Syiah adalah minoritas di Suriah, tetapi karena mereka berkuasa, mereka mendominasi pemerintahan dan mengekang aktivitas politik kaum Sunni.
Kedua, bukti kekejaman Syiah kepada kaum Sunni adalah pembantaian di Hama tahun 1982 oleh Hafez Al-Assad—ayah dari presiden saat ini, Bashar Al-Assad. Puluhan ribu tewas dibunuh Al Assad.
Ketiga, Bashar Assad melakukan genosida kedua di Hama pada 2012, juga membunuh warganya dengan brutal menggunakan zat kimia.
Keempat, karena tiga alasan di atas, pemberontakan Suriah bukan pemberontakan melawan pemerintahan yang sah, melainkan perjuangan kaum Muslimin melawan kezaliman. Kaum Sunni terikat secara akidah dengan korban di Suriah sehingga wajib membantu mereka.
Dalam mengamati sebuah fenomena, intelektual biasanya akan menggunakan teori dan perspektif. Teori itu bagaikan kacamata. Dengan menggunakan kacamata berwarna biru, Anda akan melihat fenomena itu biru. Bila kacamata Anda merah, fenomena pun tampak merah. Salah kacamata dan salah data, analisis kita akan jadi menggelikan.
Narasi di atas menggunakan perspektif sektarian dalam melihat konflik Suriah, tepatnya perspektif Ikhwanul Muslimin (IM), sebuah organisasi transnasional yang memiliki cabang dan simpatisan di berbagai penjuru dunia—termasuk di Indonesia. Perlu segera ditambahkan bahwa pada tahun 2013, Arab Saudi dan Mesir memasukkan IM ke dalam organisasi teroris.
Poin 1
Mari kita membahas poin nomor 1, tentang komposisi pemerintahan Suriah. Tentu kita perlu mengecek sumber-sumber literatur, bukan sekedar ‘kata ustadz ana’ bila ingin bersikap ilmiah.
Hinnebusch (2007) menulis, Al Assad memilih untuk ‘tidak menjadi pemimpin kaum Alawy’ dengan cara mengangkat orang-orang di luar Alawy menjadi tokoh-tokoh penting di pemerintahan dan militer.
Menurut data yang dikumpulkan Hinnebusch, para pemimpin militer Suriah 43% Sunni dan 37% Alawy, sementara komposisi menteri Sunni 58%, Alawy 20% (Alawy adalah sekte sempalan Syiah, dan oleh kaum Syiah mayoritas dianggap bukan Syiah), sisanya diisi oleh Druze, Ismaili, dan Kristen.
Komposisi menteri-menteri Assad juga beragam, mengakomodasi seluruh agama dan mazhab. Sekedar info, Menteri Pertahanan Suriah saat IM kembali angkat senjata, Dawoud Abdallah Rajiha, adalah penganut Kristen Ortodox. Dia tewas pada Juli 2012 dalam aksi bom bunuh diri yang dilakukan ‘mujahidin’.
Suriah sudah berada di bawah pemerintahan klan Assad (Hafez Al Assad dan anaknya, Bashar Al Assad) selama empat puluh tahun. Pembangunan sosial dan ekonomi Suriah masih jauh dari memuaskan. Bila menggunakan standar PBB, yaitu Human Development Index (HDI), Suriah (sebelum perang) berada di urutan ke-111 dari 182 negara. Sebagai pembanding, Indonesia berada di ranking 121. Artinya, kondisi perekonomian dan pembangunan Indonesia lebih buruk daripada Suriah.
HDI adalah semacam penilaian atas keberhasilan pembangunan di sebuah negara, dengan menggunakan beberapa variabel, antara lain pendapatan penduduk, angka harapan hidup, angka melek huruf, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi perempuan.
Suriah (sebelum perang) tergolong ke dalam ‘negara berkembang berpendapatan menengah’. Perekonomiannya ditopang terutama oleh minyak dan pertanian.
Menurut UUD Suriah, negara ini berhaluan sosialisme, sehingga tak heran bila pemerintah sangat banyak memberikan subsidi, mulai dari subsidi bahan pangan, pelayanan kesehatan gratis, dan pendidikan gratis (di sekolah dan universitas negeri).
Partai Baath yang berkuasa di Suriah adalah partai sekuler dan sosialis, sehingga tuduhan soal Sunni-Syiah sebenarnya kehilangan konteks.
Sejak 2004, Suriah dikenai sanksi ekonomi oleh AS, yang melarang atau membatasi ekspor-impor ke Suriah. Situasi ekonomi pun menjadi sulit, ditambah lagi dengan nepotisme dan kasus korupsi kalangan elit.
Dalam situasi seperti ini, sangat wajar bila muncul demo anti pemerintah dan ada keinginan perubahan rezim. Klan Assad memang telah berkuasa terlalu lama sehingga sangat wajar ada kejenuhan politik.
Lagi pula, pemimpin mana di dunia ini yang tidak punya oposisi? Bahkan Presiden Jokowi pun dibenci oleh sebagian orang, kita bisa lihat ujaran kebencian terhadapnya sangat banyak tersebar di media sosial.
Menanggapi aksi demo Maret 2011, pemerintah Suriah telah memberikan beberapa konsesi dan memenuhi sebagian tuntutan rakyat. Antara lain, pada 21 April 2011, pemerintah secara resmi mengumumkan pencabutan undang-undang darurat (State Emergency Law/SEL). SEL telah diberlakukan di Suriah sejak 1963 dengan alasan negara sedang dalam kondisi darurat melawan Israel dan kelompok radikal.
Lalu, Assad menyetujui dilakukannya amandemen UUD Suriah. Ada 14 pasal baru dan 47 pasal yang diamandemen. Salah satu poin pentingnya adalah masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode dan semua partai berhak mengajukan kandidat presiden.
Untuk mengesahkan amandemen UUD, diadakan referendum pada 27 Februari 2012 dan 89% peserta referendum menyetujuinya. Turn-out vote saat itu 57% karena di banyak tempat, serangan-serangan yang dilakukan oleh ‘mujahidin’ terjadi sehingga menghalangi rakyat untuk datang ke lokasi referendum.
Kemudian, pada 2014, setelah tertunda lama akibat berbagai peperangan melawan milisi bersenjata, pemilu presiden pun digelar. Bashar Assad menang dalam pemilu itu dengan meraih 87% suara, sementara turn-out vote adalah 73,42%.
Kemenangan Assad sangat mudah dipahami: siapa pun (kecuali simpatisan ‘mujahidin’) akan ketakutan melihat kebrutalan masif (bom bunuh diri, pemenggalan kepala, penculikan) yang ditunjukkan oleh milisi-milisi bersenjata di Suriah.
Inilah yang dikatakan oleh Dr. Nabil Antaki: “Kehidupan [di Suriah] tidak sempurna, tetapi tidak ada yang menginginkan perang, mereka hanya menginginkan reformasi. Bahkan oposisi yang paling keras bersuara menentang pemerintah pun tidak mau perang; apalagi perang seperti ini.”
Poin 2
Pembantaian di Hama tahun 1982 memang terjadi. Jumlah korban tewas simpang-siur. Sangat wajar bila IM mengklaim angka sangat tinggi, sebaliknya pemerintah akan menyebut angka yang kecil. Namun ada yang dilupakan soal tragedi Hama ini, yaitu konteks peristiwa itu. Apakah benar seperti klaim aktivis IM: Assad menyerbu Hama semata-mata karena ia Syiah, sedangkan warga Hama adalah Sunni?
Tidak. Peristiwa itu terjadi menyusul aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan IM yang berbasis di Hama. Pemberontakan itu dilakukan dengan dukungan Barat, Yordania, dan Israel.
Dalam buku Patrick Seale (1988) Asad: the struggle for the Middle East, antara lain disebutkan bahwa banyak senjata buatan AS ditemukan di tangan kelompok pemberontak.
Apa kepentingan Barat dalam hal ini? Tak lain demi melindungi Israel karena Hafez Assad sangat keras melawan Israel. Ia berperang melawan Israel pada tahun 1967, 1973, dan 1982. Tak heran bila sejak tahun 1983, rezim Suriah sudah masuk dalam daftar rezim yang akan digulingkan oleh AS.
Saya menentang perang dan pembunuhan. Tapi, saya ingin menyodorkan perspektif ini sebagai asumsi: bila aktivis IM di Indonesia mendapatkan suplai senjata dari AS, lalu mereka angkat senjata untuk menumbangkan pemerintah (seperti yang mereka lakukan di Suriah), kira-kira, apakah yang akan dilakukan oleh Presiden dan TNI?
Poin 3
Bagaimana dengan pembantaian massal di Hama tahun 2012 yang dituduhkan kepada Bashar Assad? Kejadian yang dimaksud adalah pertempuran di sarang pasukan ‘jihadis’ di sebuah desa Sunni di Tremseh, provinsi Hama pada 12 Juli 2016.
Saya mengamati pemberitaan soal ini di media Inggris terkemuka The Guardian, yang mengutip dari Reuters. Terlihat bahwa sumber info soal genosida “200 warga sipil” di Hama adalah “opposition activists” (aktivis oposisi) dan Syrian Observatory for Human Rights (SOHR, lembaga ini akan dikupas lebih dalam di Para Makelar Perang-3).
The Guardian mengaku tidak bisa mengonfirmasi berita ini dengan alasan ‘wartawan asing tidak boleh masuk ke Suriah’. Pola pemberitaan seperti ini sangat umum dilakukan oleh media-media mainstream: mereka selalu menjadikan ‘aktivis oposisi’ sebagai narasumber, lalu mengaku tidak bisa mengonfirmasi.
Cacat dalam peliputan ini mereka abaikan, lalu berita ini dengan masif disebarluaskan ke seluruh dunia. Bahkan The Washington Institute for Near East Policy (WINEP) yang biasanya anti-Muslim ikut bersuara menyerukan agar PBB melakukan ‘tindakan’ di Suriah.
Bagaimana kita menyikapi model berita seperti ini? Pertama, dari sebatas berita seperti ini, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pembunuhan massal di Hama oleh tentara Suriah.
Kedua, kita perlu kembali ke konteks peristiwa: Hama menjadi basis pemberontakan bersenjata melawan pemerintah. Logikanya, yang terjadi adalah pertempuran antara tentara melawan milisi bersenjata. Adalah niscaya jatuh korban dalam pertempuran. Kantor berita Suriah juga menyatakan bahwa ada tentara yang tewas dalam pertempuran itu.
Bahwa yang terjadi di Hama tahun 2012 sebenarnya adalah pertempuran antara pemberontak melawan tentara pemerintah (bukan pembantaian terhadap warga sipil Sunni), akhirnya terkonfirmasi empat hari kemudian, setelah PBB mengirim tim penyelidik ke Tremseh.
Artinya, media-media itu seharusnya bisa menunggu hingga ada konfirmasi; tidak bisa sekedar mencantumkan kalimat ‘kami tidak bisa mengonfirmasi’, untuk kemudian dengan semena-mena menyebarkan berita bahwa ada pembunuhan massal di Hama.
Pada 16 Juli 2012 (4 hari setelah peristiwa), New York Times menulis reportase, berdasarkan laporan dari tim investigasi PBB, bahwa yang terjadi adalah pertempuran antara tentara pemerintah melawan pasukan pemberontak. Angka korban tewas yang semula disebut 200, juga berubah. SOHR merilis angka 103 berikut daftar namanya, seluruhnya laki-laki.
Modus seperti ini juga terjadi dalam berbagai tuduhan ‘pembantaian massal’ lainnya. Karena tuduhan itu belum pernah bisa dibuktikan, DK PBB tidak berhasil merilis resolusi yang mengizinkan NATO menyerbu pemerintah Suriah.
Dengan kata lain, Rusia dan China dalam menggunakan hak vetonya selalu berdasarkan pada dalil ketiadaan data yang valid atas tuduhan pembunuhan massal.
Hal ini berbeda dengan kasus Libya, ketika hanya dalam waktu beberapa minggu, tanpa penyelidikan yang memadai, PBB sudah memutuskan memberlakukan No Fly Zone. Saat itu, Rusia dan China abstain sehingga rencana NATO “merampok” Libya berjalan mulus.
Poin 4
Bagaimana dengan poin keempat yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah “jihad” berdasarkan akidah, yaitu pembelaan terhadap Sunni yang ditindas penguasa Syiah? Saya balik bertanya: apakah perjuangan Muslimin boleh dilakukan atas dasar kebohongan? Apakah sudah ada bukti bahwa pemerintah Suriah menindas warga Sunni, padahal sebagian besar menteri dan tentara Suriah adalah Sunni?
Saya malah menemukan fakta yang menarik. Selama bertahun-tahun, mahasiswa Indonesia (Sunni) banyak yang belajar di Suriah. Mereka belajar dari ulama-ulama Sunni, dan alhamdulillah, kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Ketika isu Sunni-Syiah yang disebarkan simpatisan IM (dan ormas-ormas radikal lainnya) di Indonesia semakin memanas, para alumnus Suriah mengundang ulama-ulama Sunni dari Suriah ke Indonesia.
Ketika Aleppo dibebaskan pada Desember 2016 dan media massa serta para simpatisan jihad ‘histeris’ menyatakan Assad melakukan genosida di Aleppo, alumnus Suriah juga mengeluarkan press release yang isinya memberikan penjelasan atas kondisi di sana.
Berikut ini beberapa poin terpentingnya: pertama, sebelum konflik (2011), Suriah termasuk dalam 5 besar kategori negara-negara dengan tingkat kriminalitas terendah. Kedua, Suriah adalah negara sekuler-sosialis, multi-etnis (Arab, Kurdi, Armenia, Turkman dan lainnya), multi-agama dan sekte (Muslim Sunni, Syi’ah, Kristen Katolik, Ortodox Timur, Ortodox Syria, Protestan, Druze, dan Atheis).
Ketiga, kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik, air dan roti disubsidi oleh pemerintah. Keempat, pendidikan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit negeri disubsidi penuh oleh pemerintah. Kelima, kehidupan beragama di Suriah cukup moderat dan sangat toleran. Keenam, Suriah merupakan negara yang sangat concern terhadap problematika Palestina dan menjadikannya sebagai isu nasional.
Ketujuh, konflik di Suriah bukanlah konflik sektarian, melainkan konflik yang berkaitan erat dengan berbagai kepentingan politik regional dan global. Kedelapan, Tentara Nasional Suriah merupakan tentara yang terdiri dari berbagai suku dan agama.
Masih terkait dengan isu “jihad Sunni memerangi Syiah” yang digembar-gemborkan oleh kelompok IM tersebut, saya juga ingin bertanya: bukankah sebelum IM memberontak tahun 2011, Bashar justru melindungi aktivis IM, Khaled Mash’al (pejuang Hamas, Palestina), mengizinkannya berkantor di Damaskus, ketika ia ditolak negara-negara Arab lainnya?
Dan pertanyaan paling penting terkait dengan isu “jihad” ini adalah: bila benar perjuangan IM adalah perjuangan Islam, mengapa mereka menghalalkan segala cara dalam upayanya menggulingkan Assad, termasuk penggunaan bom bunuh diri, serta bekerja sama dengan para sponsor utama Israel, yaitu AS, Inggris, Perancis?
Berikut ini adalah fakta-fakta tak terbantahkan terkait dengan apa yang dilakukan para elit IM dalam agenda penggulingan Assad. Pertama, pada 2011, aktivis IM (bersama faksi lain, tapi mayoritas IM) membentuk Syrian National Council di Turki, sebagai basis “perjuangan” menggulingkan Assad. Salah satu tugas SNC adalah menyuplai dana dan logistik untuk Pasukan bersenjata Free Syrian Army (FSA). Dari mana dananya? Tentu saja dari para sponsor: AS, Inggris, Prancis, Turki, Qatar, dan Arab Saudi.
Kedua, karena SNC tidak bergigi dan operasi penggulingan Assad tidak berhasil cepat, AS pada November 2012 membentuk Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF), di Doha, Qatar. Pimpinannya adalah Moaz Al Khatib. Moaz yang awalnya “ustadz” kemudian diundang ke istana Perancis bertemu Hollande, membincangkan strategi penggulingan Assad, bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Inggris, dan lain-lain.
Terakhir, ada satu hal penting yang perlu dicermati dalam hal ini. IM adalah satu bentuk ‘tafsir’ terhadap Islam. Ada banyak versi tafsir lainnya, mulai dari versi Hizbut Tahrir, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Syiah, dan lain-lain. Sementara, ideologi yang disepakati bangsa Indonesia adalah Pancasila. Mengapa aktivis IM di Indonesia memaksakan ideologi dan kepentingannya di Suriah kepada masyarakat Indonesia?
Mengapa demi membela rekan seorganisasinya di Suriah, mereka menyebar perpecahan dan kebencian di Indonesia, terutama kepada kaum Syiah, dengan narasi “Kalau Syiah dibiarkan di Indonesia, Indonesia akan hancur seperti Suriah?” Menyebar kebencian di mimbar-mimbar, lalu menyerukan penggalangan dana dan jihad, apakah ini yang disebut ‘persaudaraan sesama muslim?’
Kebencian itu seperti api yang akan menjalar ke mana-mana. Kita sudah menyaksikannya hari ini. Api kebencian yang disebarkan aktivis IM di Indonesia sudah membakar banyak pihak, bukan hanya Syiah. (Sumber: Dina Sulaeman dalam buku Salju di Aleppo)
