BERITAALTERNATIF.COM – Pemkab Kukar melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wiyono melaksanakan rapat terkait BBM jenis solar bersubsidi untuk petani dan nelayan di Kukar pada Selasa (28/3/2023).
Rapat tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah terkait kebijakan BBM bersubsidi yang diatur dalam peraturan presiden dan peraturan menteri pertanian.
Wiyono menyebutkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi sudah berjalan dan terfasilitasi untuk para nelayan.
Sementara itu, BBM bersubsidi untuk para petani di Kukar, pemerintah daerah tengah merancang regulasinya.
“Yang relatif sudah bisa berjalan itu untuk nelayan. Sudah terfasilitasi BBM bersubsidi. Tapi khusus petani ini masih belum,” katanya.
Ia melanjutkan, program tersebut bertujuan meringankan beban biaya produksi petani dan nelayan, sehingga pengeluaran para petani dan nelayan akan lebih kecil serta bisa menutupi biaya operasional mereka.
“Rapat hari ini dalam rangka memfasilitasi para nelayan dan petani untuk mendapatkan BBM bersubsidi, karena kalau sudah didapatkan BBM bersubsidi sehingga bisa meringankan mereka,” jelasnya.
Adapun mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, lanjut Wiyono, akan menjadi kewenangan Pertamina melalui SPBU.
Hal itu dilakukan agar para nelayan dan petani yang selama ini tidak bisa mengakses BBM bersubsidi terlayani dengan baik.
“Makanya rapat ini untuk menyinkronkan dan berkoordinasi kembali dengan pihak Pertamina,” ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan, kuota BBM bersubsidi akan diajukan oleh Pemda Kukar berdasarkan data yang tercatat. Misalnya di sektor pertanian, Pertamina akan menghitung alat-alat pertanian yang menggunakan BBM.
“Untuk mesin bajaknya, panennya, kita lihat dulu, nanti berdasarkan data itu. Jadi, yang menentukan tetap pihak Pertamina. Sementara ini kita fasilitasi agar bisa mengakses dulu,” tutup Wiyono. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
