BERITAALTERNATIF.COM – Baru-baru ini, seluruh anggota DPRD Kukar melaksanakan kunjungan kerja ke DPR dan Bappenas RI.
Kunjungan ini bertujuan menyampaikan aspirasi untuk mempertahankan aset-aset Pemkab Kukar, terkhusus di wilayah yang masuk bagian Otorita IKN Nusantara.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid menegaskan, demi meningkatkan PAD Kukar, pihaknya harus mempertahankan sejumlah fasilitas di beberapa kecamatan yang masuk wilayah Otorita IKN Nusantara.
Aset tersebut berupa kantor camat, rumah sakit, pelabuhan, serta sumber daya minyak dan gas.
“Kita berharap dengan masuknya sejumlah wilayah ke Otorita IKN itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan APBD kita,” kata Rasid di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, Senin (18/9/2023).
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani menyebutkan, untuk mempertahankan aset tersebut, pihaknya akan segera mengesahkan beberapa Perda.
Perda tersebut berkaitan dengan BUMD Mahakam Gerbang Raja Migas dan Tunggang Parangan.
Dari dua BUMD itu, sambung Yani, salah satunya telah memperoleh participating interest 10 persen dari sektor minyak, gas, dan penyertaan modal di Pelabuhan Amborawang yang mencapai Rp 400 miliar.
“Beberapa aset kita yang berpotensi itu memang harus dinaungi dengan Perda agar bisa kita selamatkan ketika sudah masuk IKN,” ujarnya. (adv/rh/fb)
