BERITAALTERNATIF.COM – Dilansir dari Tempo.co, PT Pertamina Patra Niaga akan memberlakukan cara baru pembelian Pertalite dan Solar dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Rencananya, cara baru tersebut akan diterapkan di 11 daerah yang ada di lima wilayah Indonesia.
“Untuk kelancaran pendaftaran, kami mengimbau agar pendaftar adalah konsumen yang berada di wilayah implementasi tahap 1 atau yang sering bepergian ke lokasi tahap 1,” tulis Pertamina, Rabu (29/6/2022).
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengatakan bahwa cara baru pembelian ini dilakukan agar subsidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Menurut dia, penjualan Pertalite dan Solar harus patuh, tepat sasaran, dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM bersubsidi.
“Apabila tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi,” kata Alfian dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Sebelumnya, ada lima provinsi yang akan menjadi lokasi uji coba tahap awal pembelian BBM bersubsidi dengan aplikasi MyPertamina. Kelima provinsi itu adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Berikut adalah 11 wilayah yang akan menerapkan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina: Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.
Dilansir dari jpnn.com, juru bicara PKS Pipin Sopian mengkritik kebijakan PT Pertamina tentang pembelian bahan bakar Pertalite dan Solar yang memakai aplikasi MyPertamina.
Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi merusak keadilan dan merepotkan rakyat saat mau membeli Pertalite dan Solar.
“Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok, ini justru malah merepotkan,” kata Pipin melalui keterangan persnya.
Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menyarankan pemerintah mencabut kebijakan pembelian Pertalite dan Solar memakai aplikasi.
Kata Pipin, Indonesia tinggal membuat aturan apabila ingin penjualan BBM bersubsidi tepat sasaran, bukan dengan memakai aplikasi MyPertamina.
Misalnya, kata Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI itu, mobil dengan cc di atas 1500 dilarang menggunakan Pertalite. Namun, bawah 1500cc boleh menggunakan bahan bakar itu.
“Begitu juga motor di atas 125cc dilarang. Motor di bawah 125cc boleh. Asalkan aturannya jelas dan sanksi yang tegas,” lanjut Pipin.
Selain merepotkan, kata dia, kebijakan menggunakan MyPertamina untuk membeli Pertalite dan Solar akan memancing penggunaan HP saat pengisian BBM.
Pipin mengatakan, ada risiko tinggi ketika konsumen menggunakan ponsel saat mengisi bahan bakar. “Sama saja menjebloskan konsumen dalam bahaya,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung soal tidak semua rakyat melek teknologi, sehingga kebijakan memakai MyPertamina saat membeli Pertalite dan Solar harus dihapus.
“Tidak semua masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah memiliki HP dan memiliki cukup kuota data sehingga membuat aturan ini tidak adil,” ungkap juru debat Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga untuk Pemilihan Presiden 2019 itu. (*)
