Jakarta, beritaalternatif.com – Selama tujuh tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi mengaku telah membangun 1.900 kilometer jalan.
Hal ini melampaui pembangunan jalan selama 40 tahun di masa presiden-presiden sebelumnya yang hanya mencapai 780 kilometer.
“Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dan tujuh tahun ini? 1.900 kilometer. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer,” jelas Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis yang dilansir dari Sekretariat Presiden pada Kamis (14/4/2022).
Dia menjelaskan, masalah utama dalam pembangunan infrastruktur jalan pembiayaan.
Sebelumnya, pemerintah tidak mencari sumber pembiayaan alternatif, sehingga bergantung pada BUMN dan swasta.
“Ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Pemerintah mendorong kerja sama investasi antara INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya, yang mencakup investasi pada proyek di jalan tol Trans-Sumatera dan jalan tol Trans-Jawa.
Presiden merasa senang dengan kerja sama tersebut, terutama mengingat kebutuhan anggaran untuk merampungkan jalan tol Trans-Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh sejauh 2.900 kilometer sangat besar.
“Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali. Dan saya senang hitung-hitungan terakhir yang Bakauheni sampai Terbanggi Besar, Terbanggi Besar sampai ke Kayu Agung, IRR-nya (internal rate of return) sudah mencapai, mungkin 9 sampai 10 (persen), betul Pak Ridha? Dan yang di Jawa kalau di Jawa biasanya 12, 13 (persen) sudah pasti dapat,” imbuhnya.
Kepala Negara memandang bahwa kombinasi investasi di jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera bisa diterima secara bisnis oleh INA.
Presiden berharap skema dan model pembiayaan serupa akan terus dikembangkan sehingga kepercayaan investor akan tumbuh dan makin banyak investor yang berinvestasi lewat INA.
“Kepercayaan itu akan muncul setelah telur ini pecah. Insyaallah akan makin besar investor-investor yang akan masuk ke Indonesia lewat INA, bukan hanya jalan tol tetapi untuk proyek-proyek besar yang memberikan efek ekonomi terhadap negara kita,” ucapnya.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa momen penandatanganan kerja sama ini menandai tahapan baru peran lembaga pengelola investasi INA.
Hal itu tidak hanya menarik investasi dan pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk ekuitas, namun juga untuk menanamkan dana investasi itu di dalam proyek-proyek yang sangat strategis secara nasional.
Kata dia, penandatangan perjanjian induk antara lembaga pengelola investasi atau INA dengan PT Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Toll Road merupakan suatu realisasi pembiayaan yang sifatnya inovatif.
“Sumber pembiayaan merupakan suatu skema baru di dalam rangka kita dapat terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol di Indonesia, dengan mengikutsertakan investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui INA,” ujar Sri. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
