BERITAALTERNATIF.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti angka putus sekolah dan insentif guru di Kukar pada Sidang Paripurna DPRD Kukar ke-XII.
Untuk itu, Fraksi PKS meminta agar 20 persen APBD dialokasikan untuk pendidikan.
PKS juga mengapresiasi kedisiplinan anggaran pendidikan tahun ini dengan maksimal, terbukti dengan bantuan dana pendidikan Beasiswa Idaman.
Dalam pandangan Fraksi PKS, dengan APBD 2024 yang mengalami peningkatan, maka diharapkan tidak habis begitu saja dan lebih memperhatikan kualitas pendidikan, utamanya bantuan untuk anak putus sekolah akibat kondisi ekonomi, termasuk juga kesejahteraan guru non ASN hingga pencairan insentif.
Selanjutnya pembenahan infrastuktur. Sebab, setiap tahun, anak masuk sekolah dan dibutuhkan penambahan ruang kelas.
“Sampai dengan hari ini, kami masih mendengar keluhan dari para wali murid bahwasanya anak-anak mereka belum memiliki ruang belajar selama dua tahun ini,” kata juru bicara Fraksi PKS DPRD Kukar, Pujiono.
Kemudian, ada edaran terbaru mengenai iuran bagi peserta didik baru yang membebani orang tua.
Menurutnya, laporan ini jelas melanggar dan di luar ketentuan. Padahal SD hingga SMP seharusnya tidak ada iuran.
Ia menanyakan secara serius terkait hal tersebut kepada Pemkab Kukar, sejauh mana pelayanan pemerintah dalam memprioritaskan alokasi dana pendidikan 20 persen yang harapannya bisa menyeluruh.
“Fraksi PKS menanggapi terhadap nota keuangan RAPBD 2024 semoga komitmen untuk pendidikan masyarakat Kukar dapat berjalan lancar,” tutupnya. (adv/lt/nsa)
