BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kukar Muhammad Padhi menjelaskan bahwa tak semua pegawai Diskop-UKM Kukar bisa menjadi pengawas koperasi.
Untuk menjadi pengawas koperasi, kata dia, harus memiliki kompetensi dan latar belakang pengalaman di bidang koperasi.
Hal ini sesuai Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Dalam regulasi itu, pengawas koperasi harus memiliki kapasitas membina, mengawasi, dan memeriksa koperasi.
“Jadi, sulit untuk sekarang dengan kondisi yang ada dan dengan aturan terbaru. Untuk menjadi pengawas mesti uji kompetensi,” jelas kepada beritaalternatif.com, Rabu (18/10/2023).
Padhi menerangkan, seorang pengawas harus mampu mendampingi dan menuntaskan masalah-masalah di internal koperasi.
Jumlah pegawai Diskop-UKM Kukar memang banyak. Namun, tak semua memiliki kapasitas dan kapabalitas dalam bidang perkoperasian.
“Tak semua pegawai Dinas Koperasi bisa duduk di dalam fungsional pengawas koperasi,” terangnya.
Menurutnya, ilmu koperasi adalah ilmu yang dinamis karena mengikuti perubahan-perubahan. Dinamika koperasi yang terus-menerus berubah tanpa henti membuat ilmu tentang koperasi terus berubah.
Untuk itu, pengawas koperasi harus memiliki kompetensi dalam mengatasi persoalan yang terjadi di koperasi.
“Ini terus-menerus berubah, berubah dan berkembang sesuai dengan kasusnya yang ada di lapangan,” imbuhnya.
Ia mencontohkan masalah di kelembagaan koperasi, usaha, keuangan, mitra, dan lainnya.
Karena itu, untuk menjadi seorang pengawas koperasi harus memiliki kapasitas dan teruji.
Pasalnya, Padhi mengatakan, setiap koperasi menangung masalahnya masing-masing. “Banyak persoalan dan permasalahan,” pungkasnya. (adv/mt/hn)
