BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kukar Ahmad Zulfiansyah melayangkan kritik kepada Pemkab Kukar terkait sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif yang belum masuk di APBD Perubahan 2022.
Kritik tersebut disampaikannya dalam Sidang Paripurna ke-20 tentang Penutupan dan Pembukaan Masa Sidang I DPRD Kukar yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar pada Rabu (31/8/2022) sore.
“Kelihatannya kita selalu dianggap remeh oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Semisalnya saja hari ini pokok-pokok pikiran kita belum diakomodir oleh pemerintah daerah,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Dia mendapatkan laporan dari pemerintah kecamatan bahwa judul-judul pokir yang diusulkan sejumlah anggota dewan belum tercatat di APBD Perubahan 2022.
Zulfiansyah juga mengungkapkan ketidakcocokan antara TAPD dengan instrumen lain yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran daerah.
“Kemarin sudah disepakati di rapat Banggar dengan nominal yang kita sepakati. Tetapi, beberapa waktu kemudian kesepakatan itu dianulir lagi oleh level yang justru di bawah kendali TAPD. Seolah-olah kita tidak dihargai sama sekali,” ujarnya.
Sebelumnya, pihaknya telah menyampaikan masalah ini kepada pihak-pihak terkait. Namun, angka APBD Perubahan 2022 tidak sesuai kesepakatan antara TAPD dengan Banggar DPRD Kukar.
“Kami jujur saja sangat kecewa sekali. Ini juga saya sarankan menjadi catatan kita pada Masa Sidang I ini,” imbuhnya.
“Jangan sampai berulang-ulang, karena ini sudah bertahun-tahun. Hal ini selau terulang-ulang dan kita hanya mendiamkan diri saja,” sambungnya.
Zulfiansyah juga berharap kepada pimpinan DPRD Kukar menyampaikan aspirasi anggota dewan ini kepada Pemkab Kukar.
Ia menyarankan kepada pimpinan DPRD Kukar memanggil BPKAD Kukar untuk membahas masalah tersebut. Selain masalah pokir, banyak masalah yang perlu dibahas dalam pertemuan dengan BPKAD Kukar.
“Belum lagi pergeseran-pergeseran yang ada. Dengan aturan main sendiri mereka melakukan itu. Padahal, konotasinya belanja perubahan itu adalah pergeseran untuk anggaran yang berpotensi tidak bisa dilaksanakan. Tapi, kemarin mereka berasumsi dengan sendirinya,” ujar dia.
Atas fakta tersebut, ia menegaskan, TPAD seolah-olah menganggap anggota dewan tidak bernilai. “Saya merasa heran juga. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya. (adv/um)
