Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Pada dasarnya setiap orang tidak bisa melepaskan identitas komunalnya (suku, daerah, negara dan sebagainya) dan personalnya, seperti nama dan data pribadi lainnya.
Politik identitas tak niscaya negatif. Ia bisa baik bila disepakati dengan rambu-rambu yang jelas. Politik identitas menjadi takdir politik di negara kita, juga di negara-negara lain, termasuk di negara-negara Barat.
Politik identitas tak hanya agama. Kubu kontra politik identitas agama juga menggunakan politik identitas klaim nasionalisme, bahkan narasi jorok rasisme.
Politik identitas agama tak selalu negatif. Ia bisa diterima bila disepakati secara konstitusional dengan syarat-syarat tegas, misalnya tidak memuat narasi intoleransi dan ekstremisme. Banyak partai politik di Eropa menggunakan nama agama.
Sayangnya, jilbab, peci, peci putih, sarung, baju koko (baju shanghai), sebutan haji dan hajjah (yang mestinya tidak dianggap gelar) sudah disepakati sebagai sarana kampanye para capres dan caleg, dan kadang cadar sebagai alat mengurangi malu bagi tersangka korupsi.
Semua politisi “mengangkangi” agama tanpa pengecualian, baik yang dianggap islamis maupun yang menepuk dada sebagai nasionalis.
Demi berebut kekuasaan, para politisi dari kubu islamis berusaha mencitrakan diri sebagai religius nasionalis, dan para politisi dari kubu nasionalis mengaku nasionalis religius. Keduanya selevel dalam hipokrisi, bukan nasionalis sejati dan bukan religius tulus.
Yang memprihatinkan, orang-orang yang jauh dari hawa sejuk ruang-ruang deal kekuasaan setelah drama kampanye lebih militan dan serius dari para elite seolah pilihan politiknya adalah doktrin teologi yang mutlak dan final sehingga rela berdebat sengit dan kasar selama berjam-jam setiap hari seolah tak ada yang lebih urgen dari tema politik yang mereka sendiri bukan bagian dari itu.
Politik identitas, yang terlanjur diidentikkan dengan agama dan terlanjur dipandang negatif karena tak ada rambu-rambu legalnya, pada fakta politik di Indonesia tak hanya dimainkan oleh kelompok yang diasosiasikan dengan Islam. Kubu nasionalis pengusung capres penantang capres petahana pada pilpres yang lalu menggandeng dan didukung oleh kelompok yang mengeksploitasi simbol agama alias politik identitas.
Kubu nasionalis pendukung capres petahana pada pilpres yang lalu mengafirmasi secara aktual politik identitas agama sebagai strategi politik menghadapi rival nasionalis yang didukung kelompok simbolis Islam, bahkan mencawapreskan tokoh sentral aksi-aksi demo yang menuntut pemenjaraan cagub petanana DKI atas tuduhan penistaan agama dan memenangkan cagub dukungannya.
Semoga masing-masing pendukung bisa bersaing dengan dan fair dan beradab. (*Cendekiawan Muslim Indonesia)
