BERITAALTERNATIF.COM – Veridiana Huraq Wang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Ia adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Perempuan kelahiran Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara pada 09 Februari 1966 ini juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Pembentukan Perda.
Anggota Fraksi PDIP Kaltim ini terpilih dari Dapil Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ia berhasil menghimpun 15.363 suara.
Veridiana terpilih bersama Ekti Imanuel dari Partai Kebangkitan Bangsa yang meraih 9.078 suara, serta politisi PDIP Marthinus yang memperoleh 6.550 suara.
Dia memimpin komisi yang membidangi pembangunan, yang meliputi pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan, pertambangan dan energi sumber daya mineral dan migas, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, serta penelitian dan pengembangan daerah.
Ia menguraikan sejumlah masalah serius Kaltim, salah satunya eksploitasi alam terjadi secara besar-besaran dari sektor pertambangan dan perkebunan yang membawa dampak kerusakan lingkungan.
“Secara nyata di depan mata terjadi pencemaran air, udara, lingkungan, terjadi abrasi dan banjir,” ujarnya sebagaimana dilansir dari deadline.co.id pada Kamis (17/11/2022).
Ironisnya, kata Veridiana, banyak aktivitas pembukaan lahan pertambangan, justru pada akhirnya meninggalkan lubang-lubang yang dapat membahayakan keselamatan nyawa manusia.
Dia menyebutkan bahwa tak sedikit nyawa manusia hilang di lubang tambang di Kaltim. “Sedangkan di areal pertambangan sendiri meninggalkan lubang-lubang yang juga menjadi ancaman hidup manusia dan sudah ada beberapa kasus kematian di bekas galian pertambangan,” katanya.
Persoalan lain, lanjut dia, adalah stunting dan angka kemiskinan yang tinggi di Kaltim. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah belum terwujud secara merata, berkesinambungan dan terkoneksi dengan baik ke pemerintah kabupaten/kota.
Demikian juga terkait pembangunan infrastruktur. Veridiana menilai Kaltim masih dihadapkan persoalan dasar pembangunan yang tak kunjung selesai. Banyak pembangunan yang masih “timpang” dan tak merata, khususnya di daerah-daerah pedalaman.
Kata dia, sebagian wilayah pedalaman dan pinggiran di Kaltim belum tersentuh penerangan listrik, jaringan internet, kebutuhan air bersih, sarana prasarana dan fasilitas pendidikan serta kesehatan yang memadai.
Dari berbagai persoalan tersebut, dia berharap Pemprov Kaltim bisa merealisasikan APBD untuk kesejahteraan rakyat Kaltim. (adv/um)
Sumber Foto: Humas DPRD Kaltim
