BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor distribusi, pendidikan, pariwisata, dan pelayanan/jasa di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal ini dikatakan pengamat ekonomi dan politik Kukar, Haidir. Dalam artikel ini, kami menerbitkan bagian ketiga hasil wawancara dengan akademisi tersebut, khususnya terkait potensi sektor pelayanan/jasa di Tenggarong.
Bagaimana mengembangkan jasa pengangkutan di Tenggarong?
Saya pernah menyampaikan terkait investasi di sektor jasa angkutan di Tenggarong. Bisnis di bidang ini juga potensial. Tetapi, tanpa ada hal-hal yang bisa menarik orang bepergian, datang dan pergi dari Tenggarong, maka investasi di bidang angkutan enggak akan menguntungkan.
Namanya angkutan manusia, ada rute pulang dan pergi. Orang datang dan keluar. Apa yang menyebabkan orang datang dan pergi? Bisa saja karena Tenggarong ini pusat pemerintahan kabupaten. Ini yang kita pahami selama ini. Orang datang dari Kota Bangun, Muara Muntai, Kenohan, Samboja, dan segala macam karena ada pelayanan pusat pemerintahan di Tenggarong.
Tetapi, pulang dan pergi orang karena faktor ini relatif tidak membutuhkan jasa angkutan. Karena mereka mempunyai fasilitas sendiri. Mereka punya kendaraan sendiri. Ini yang menyebabkan investasi di jasa angkutan tidak bisa menghasilkan keuntungan.
Kecuali kita bisa membuat daya tarik lain di Tenggarong ini. Misalnya dengan wisata, pelayanan angkutan di spot-spot wisata, hiburan, dan olahraga. Mungkin dengan itu orang-orang akan menggunakan jasa angkutan kita. Tetapi kan spot-spot itu juga harus ditumbuhkan. Orang mau ke perusahaan A misalnya, ada spot yang kita ciptakan.
Tenggarong ini harus membuat peta, daerah ini di sini. Sekian kilometer ada perusahaan A. Kemudian perusahaan B sekian kilometer. Lalu, Waduk Panji dan Pulau Kumala sekian kilometer. Itu kan harus dibuat.
Rute itu menciptakan jalur. Ketika ada jalur itu, begitu orang datang, tidak bisa juga langsung menemukan tempat tujuannya. Mungkin ada orang datang tanpa memiliki pengetahuan tentang Tenggarong, orang itu butuh peta jalan.
Misalnya ada angkutan darat, sungai, dan sebagainya, itu dibuat peta-petanya. Ke Sangatta sekian kilometer. Jadikan itu sebagai maket di Tenggarong. Ada pusat informasi. Pusat informasi itu juga mengarahkan dan merayu konsumen. Dengan begitu, orang akan lebih suka memakai angkutan umum. Karena banyak kemudahan yang ditawarkan.
Pola-pola distribusi akan terbangun lewat jasa angkutan. Muncul di Tenggarong misalnya tempat pengangkutan barang, baik elektronik, buah-buahan, maupun kerajinan khas daerah Kalimantan. Tampung semuanya di Tenggarong ini.
Mau dijual ke Balikpapan misalnya, ada jalurnya. Kalau perlu, daftarkan ke Shopee. Dengan begitu, ada armada yang mengangkut ke tujuan. Buat kayak gojek lokal. Milik daerah sendiri. Star-up lokal itu bisa dibuat.
Apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk merealisasikan gagasan tersebut?
Swasta saja mampu. Kalau mau, pasti mampu. Apa susahnya? Swasta itu digandeng. Kalau ada bisnis begitu, perhitungan investor itu menguntungkan, ia pasti menanamkan modalnya di Tenggarong.
Tapi, jaringan infrastruktur ini harus ditata dan dikelola dengan baik. Infrastruktur juga harus dibangun. Itu yang harus disiapkan. Mampu atau tidak mampu daerah ini membangun infrastruktur, saya yakin ketika IKN dibangun, seluruh infrastruktur akan diperbaiki. Dan itu harus disiapkan dari sekarang.
Pemerintah daerah itu kan bisa menyatukan seluruh jaringan angkutan. Bangun juga kerja sama dengan armada-armada lokal di berbagai kecamatan agar semuanya terhubung. Jangan sampai setelah infrastruktur bagus, orang luar yang masuk lewat jasa angkutannya di Tenggarong.
Bagaimana peran Perusda di sektor pelayanan/jasa di Tenggarong?
Bisnis di bidang jasa bisa dikelola oleh Perusda. Apakah tidak bisa? Bisa. Tinggal tanam investasi. Asal perhitungannya menguntungkan. Mau dananya misalnya Rp 100 miliar, kita berani investasi. Saya yakin daerah berani investasi kalau perhitungannya misalnya dalam lima tahun balik modalnya. Break even point dalam 10 tahun, kemudian dapat keuntungan, daerah pasti berani investasi. Lebih dari Rp 100 miliar juga berani. Sampai Rp 1 triliun pun berani.
Investasi pemerintah itu tidak menghitung harus balik seperti perhitungan swasta. Kalau itu terus mengalir menjadi sumber pendapatan, itu bisa dibiayai. Apalagi tujuan utamanya adalah pelayanan. Pelayanan itu bahkan tidak menghitung berapa keuntungannya.
Tapi, kalau bekerja sama dengan Perusda, tentu harus ada untungnya. Asal perhitungannya sesuai. Kemudian Perusda punya kemampuan menghitungnya, merencanakan dengan baik, jalan itu barang.
Jangan sampai Perusda ini hanya untuk meletakkan uang saja. Investasi Rp 50 miliar, enggak ada balik modal. Kemudian balik Rp 1 miliar, ya rugi. Kalau investasi Rp 50 miliar, lalu balik Rp 3 miliar, artinya kan Rp 47 miliar ruginya.
Namanya Perusda, tujuan utamanya profit. Harus berhitung profit. Cara berhitungnya, harus ada persentase keuntungan. Misalnya Perusda A sanggup memberikan keuntungan 10%, kita tanam Rp 100 miliar, nanti balik Rp 110 miliar. Kan begitu. Bukan Rp 10 miliar balik, sementara Rp 100 miliar hilang. Enggak bisa begitu. Itu bukan keuntungan 10%, tapi kerugian 90%.
Itu yang terjadi. Akhirnya, asumsi orang, Perusda jadi tempat pencucian uang. Jeleknya begitu. Mau disebut apa lagi kalau itu yang terjadi? Tetap merugi, kok pemerintah daerah masih berani berinvestasi lewat penyertaan modal. Logikanya di mana?
Kalau itu pelayanan publik, enggak apa-apa. Tapi, Perusda apa yang pelayanan publik? Kecuali PDAM. Memang ada pelayanan publiknya. Tapi kalau sekelas Perusda Tunggang Parangan, KSDE, dan lainnya, pelayanan publik apa di situ? Enggak banyak. PDAM malah sedikit mandiri dibandingkan yang lain. Ini masalah kita di Kukar. Suatu saat kita akan bicara terkait Perusda. (*)
