BERITAALTERNATIF.COM – Penggunaan kewenangan Joe Biden untuk mengampuni putranya dalam kasus-kasus terkait kepemilikan senjata dan penghindaran pajak membuat sistem peradilan Amerika Serikat (AS) semakin terdiskreditkan dan Donald Trump semakin berani melanjutkan pelanggaran tersebut.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada Minggu (1/12/2024) bahwa ia mengampuni putranya Hunter Biden, yang dinyatakan bersalah dalam tiga kasus tuduhan di pengadilan.
Pengampunan tersebut diberikan ketika pengadilan seharusnya memutuskan dakwaan federal terhadap Hunter dalam waktu sekitar dua minggu, dan para pengamat percaya bahwa putra presiden tersebut dapat dijatuhi hukuman minimal 5 tahun hingga 25 tahun penjara.
Biden, yang mengeluarkan pengampunan yang bertentangan dengan janji-janji sebelumnya, berusaha untuk membenarkan tindakan kontroversialnya, dengan menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuntutan pidana terhadap putranya datang hanya setelah “beberapa lawan politik saya di Kongres menghasut mereka untuk menyuruh saya menyerang dan menentang pilihan saya.”
Presiden AS menyatakan harapannya agar masyarakat di negaranya memahami alasan pengampunan putranya karena kasus putranya dinodai oleh isu-isu politik dan berpendapat bahwa Hunter diadili hanya karena ia adalah putra presiden.
Sementara itu, Hunter dituduh menyembunyikan kecanduannya terhadap narkoba ketika membeli senjata, dan dengan cara ini, sambil berbohong saat mengisi formulir pemerintah, dia juga melakukan pembelian dan membawa senjata secara ilegal.
Pelecehan terhadap Peradilan
Presiden terpilih AS Donald Trump menyebut tindakan Biden dalam mengampuni putranya sebagai sebuah pelecehan dan kegagalan dalam penyelenggaraan peradilan, dan dalam sebuah postingan di jejaring sosial “Truth”, merujuk pada orang-orang yang dituduh menyerang gedung Kongres di 6 Januari 2021 di penjara, menulis, “Akankah pengampunan Joe Biden terhadap Hunter Biden mencakup sandera yang telah berada di penjara selama bertahun-tahun? Bukankah tindakan seperti itu merupakan penyalahgunaan administrasi peradilan dan kegagalannya?”
Trump menyerang Biden dalam konteks ini, padahal dia sendiri telah terlibat dalam berbagai kasus hukum dan tuduhan korupsi. Kasus-kasus ini telah diangkat pada masa kepemimpinan presiden dan setelah itu di berbagai bidang keuangan, politik dan komersial. Berikut ini, kami mengkaji kasus dan tuduhan korupsi Trump yang paling penting:
Pertama, file dokumen rahasia. Trump dituduh memindahkan dokumen rahasia pemerintah ke kediamannya di Mar-e-Lago setelah masa jabatannya sebagai presiden dan menolak mengembalikannya. Hal ini termasuk menyimpan dokumen rahasia yang melanggar hukum, menghalangi keadilan dalam mengembalikan dokumen tersebut, dan menyalahgunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau politik.
Kedua, biaya pajak. Trump dan Trump Organization dituduh melakukan pelanggaran pelaporan pajak dan membesar-besarkan nilai aset untuk menerima pinjaman dan manfaat pajak. Tuduhan tersebut mencakup pelaporan palsu mengenai nilai real estate dan aset, penghindaran pajak melalui cara ilegal, dan pengajuan terkait pajak Trump yang ia potong selama bertahun-tahun.
Ketiga, kasus kerusuhan 6 Januari dan perebutan Kongres. Trump dituding berperan dalam penyerangan gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dengan menghasut pendukungnya untuk melakukan kekerasan dan berupaya mencegah pengesahan hasil pemilu 2020. Tuduhan yang diajukan antara lain menghasut kerusuhan, mencoba mengubah hasil pemilu yang sah, dan menekan pejabat negara untuk membatalkan hasil pemilu.
Keempat, kasus bisnis dan penipuan. Trump dan perusahaan-perusahaan yang dikelolanya menghadapi banyak kasus, termasuk tuduhan penipuan dan pelanggaran komersial, seperti pengaduan jaksa New York (Letitia James) atas penipuan keuangan dan melebih-lebihkan nilai aset serta tuduhan menipu investor dan pihak yang berkontrak.
Kelima, kasus terkait perempuan, dugaan pelecehan seksual dan pembayaran uang tutup mulut serta beberapa kasus perdata lainnya masih berjalan.
Keenam, kasus amal Trump. Trump Foundation dituduh menyalahgunakan sumber daya amal untuk tujuan pribadi dan politik. Pada tahun 2018, jaksa New York membubarkan dasar penyimpangan keuangan. Tuduhan tersebut termasuk penggunaan uang amal untuk membayar pengeluaran pribadi dan hukum, serta melanggar undang-undang perpajakan terkait organisasi nirlaba.
Selain kasus-kasus tersebut, kasus-kasus lain seperti upaya Trump untuk ikut campur dalam pemilu negara bagian Georgia, pelanggaran yang dilakukannya dan keluarganya terkait kontrak pemerintah, dan lain-lain masih terbuka.
Dampak Pengampunan
Mengampuni putra seorang presiden yang sedang menjabat adalah sebuah isu yang dapat mempunyai dampak hukum dan politik yang signifikan terhadap peradilan dan opini publik di Amerika. Karena sensitifnya isu-isu terkait keadilan dan hukum, pembahasan ini memiliki aspek berbeda yang akan kita bahas di bawah ini:
Pertama, tantangan hukum. Pengampunan dari presiden di AS merupakan instrumen hukum yang memungkinkan presiden untuk mengecualikan orang yang dihukum atau dituduh melakukan kejahatan federal dari penuntutan. Namun, ketika Biden mengampuni putranya, hal itu dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan, karena presiden tampaknya menggunakan alat ini untuk melindungi keluarganya.
Hal ini merupakan sebuah tindakan yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap imparsialitas dan independensi lembaga peradilan. Hal ini juga dapat menjadi preseden hukum baru untuk kasus serupa dengan implikasi yang lebih luas di masa depan.
Kedua, implikasi politik. Partai Republik dan kritikus Biden lainnya menafsirkan tindakan ini sebagai penyalahgunaan jabatan untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari tuntutan—sebuah pandangan di kalangan beberapa anggota partainya.
Selain itu, tindakan tersebut semakin mengobarkan klaim pihak oposisi mengenai korupsi atau keterlibatan keluarga Biden dalam masalah hukum serta membuat masyarakat skeptis terhadap kejujuran dan moral Biden.
Ketiga, pengaruh pada peradilan. Melemahnya independensi peradilan adalah salah satu dampak terpenting dari tindakan Biden ini. Oleh karena itu, pengampunan yang diberikan kepada Hunter dinilai sebagai upaya untuk mengelak dari proses hukum dan mempertanyakan klaim independensi sistem peradilan Amerika.
Pada saat yang sama, keputusan tersebut telah menyebabkan pengadilan dan jaksa independen berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa mereka masih netral dan independen.
Selain itu, pemberian pengampunan saat ini bisa menjadi praktik yang umum. Artinya, jika presiden dapat memberikan pengampunan kepada anggota keluarganya tanpa konsekuensi, maka praktik serupa mungkin akan diulangi oleh presiden lainnya di masa mendatang.
Tentu saja, hal ini juga harus diingat bahwa beberapa presiden Amerika telah mengampuni teman politik dan sekutunya, namun tidak ada presiden yang mengampuni putranya. Di akhir masa jabatan pertamanya, Trump mengampuni ayah menantu laki-lakinya, Charles Kushner, dan Bill Clinton mengampuni saudara tirinya, namun dalam kedua kasus tersebut, para terdakwa telah menghabiskan waktu lama di penjara dan kemudian mereka memasukkan keputusan pengampunan presiden. Sedangkan Hunter belum dijatuhi hukuman dan belum masuk penjara.
Keputusan Biden untuk mengampuni putranya sekali lagi mengungkap salah satu kelemahan terpenting sistem politik Amerika, yaitu sistem peradilan yang dipolitisasi. Pemilihan hakim Mahkamah Agung oleh presiden dan pengukuhan mereka oleh Senat telah banyak dipolitisasi, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga masing-masing pihak berusaha memilih hakim yang selaras dengan ideologi politiknya.
Permasalahan ini menyebabkan peradilan, yang seharusnya bertindak sebagai lembaga independen, dalam banyak kasus justru menguntungkan salah satu partai atau kelompok ideologi—sebuah proses yang mempertanyakan ketidakberpihakan Mahkamah Agung dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Mengenai konsekuensi dari keputusan Biden untuk mengampuni Hunter, tindakan tersebut dapat dikatakan akan berdampak pada peradilan, politik dalam negeri, dan opini publik Amerika. Tindakan ini tidak hanya mempertanyakan ketidakberpihakan sistem hukum, namun dimaknai sebagai contoh penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, Trump, yang dinyatakan bersalah atas 34 dakwaan memalsukan catatan bisnis tahun ini di pengadilan New York dan akan masuk Gedung Putih lagi pada 20 Januari, dengan tindakan tersebut, Biden akan menemukan jalan yang jelas bagi dirinya sendiri.
Terkait hal tersebut, New York Times baru-baru ini menegaskan pengumuman amnesti yang dilakukan Presiden AS akan melihat dalam kaitan ini. Media tersebut baru-baru ini menegaskan bahwa pengumuman amnesti Presiden AS terhadap putranya membuka jalan bagi tindakan ilegal dan mementingkan diri sendiri yang dilakukan Trump dan sekutunya terhadap Departemen Kehakiman AS. (*)
Sumber: Mehrnews.com
