BERITAALTERNATIF.COM – Bakal calon bupati Kukar Dendi Suryadi menguraikan berbagai masalah dan solusi untuk mendorong ketahanan pangan di Kukar.
Dia menyayangkan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada para petani, peternak, dan nelayan. Mereka pun terus menghadapi masalah klasik yang terus berulang tanpa solusi.
Ia mencontoh masalah petani yang tak pernah terurai hingga kini: bibit, pupuk, dan obat-obatan. “Ini masih jadi isu utama sejak dulu,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Alternatif Talks pada Senin (9/9/2024).
Keberhasilan dalam penyediaan pangan justru terjadi di era Soeharto. Caranya, dia membangun koperasi serta menyerap hasil panen dari para petani.
Proteksi yang minim terhadap hasil pertanian disebutnya menjadi tantangan tersendiri di kalangan petani, sehingga tengkulak memainkan harga yang merugikan para petani.
Pengawasan dari legislatif tak berjalan maksimal dalam kasus ini. “Mereka sibuk dengan masalah politik. Akhirnya yang paling bawah ini jadi sengsara,” ucapnya.
Kesengsaraan para petani tercermin dari cara mereka menjual hasil pertanian menggunakan sistem ijon. Tanah mereka juga dilelang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi demikian membuat para petani berada di kalangan paling lemah dibandingkan para pedagang.
“Ini sebenarnya peran pemerintah dan DPR. DPR tadi bukan hanya regulasi, tapi juga budgeting dan pengawasan,” katanya.
Para pemangku kepentingan mesti menyelesaikan masalah warga yang menyediakan pangan. Ia mencontohkan nelayan menghadapi masalah ketidaktersediaan serta harga BBM yang mahal.
“Harga solar saja setengah mati. Pemerintah melihat bagaimana orang antre 8 jam untuk mendapatkan solar,” bebernya.
Bupati beserta pemangku kepentingan dinilainya telah melihat masalah tersebut. Namun, mereka tak mengambil tindakan apa pun. Padahal mereka dituntut untuk menyelesaikannya. “Karena itu bagian dari masalah dia (bupati dan pemangku kepentingan),” tegasnya.
Dendi menegaskan bahwa pemilik kekuasaan mesti menggunakan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah publik. Namun, harus dilandasi aturan. Kekuasaan dan aturan mesti berjalan beriringan.
“Mainkan kekuasaan itu untuk sebanyak-banyaknya kemaslahatan masyarakat,” imbuhnya.
Urgensi Ketahanan Pangan
Dendi menyebut ketahanan pangan terkait erat dengan empat sektor penting: pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.
Dalam mengamankan sebuah negara, kata dia, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan, energi, dan air bersih.
Ia menegaskan bahwa meskipun saat ini digitalisasi telah merambah berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan di restoran, pasokan ayam untuk restoran akan tetap dibutuhkan dan dipasok dari peternak.
Dendi mencontohkan McDonald’s yang menjual burger. Makanan tersebut terbuat dari roti dan daging. Kedua makanan itu berasal dari gandung dan daging sapi.
“Berarti kita butuh peternak sapi dan gandum yang ditanam dari bibit. Artinya, tetap ada sektor riil yang kita butuhkan. Jadi, kita enggak boleh mendewa-dewakan teknologi digital,” tegasnya.
Masalah pangan menjadi perhatian serius di Indonesia akhir-akhir ini karena sejumlah negara yang menjadi sumber pangan nasional menghentikan pengiriman pangan ke Indonesia.
TNI AD pun mengambil peran untuk membantu pemerintah membangun ketahanan pangan. Mereka mendorong peningkatan sektor pertanian dan peternakan.
Meskipun pola makanan telah berubah di sebagian penduduk Indonesia, Dendi menegaskan, beras masih tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Jadi, pemerintah harus bekerja lebih ekstra untuk menyediakan beras,” ujarnya.
Pemindahan IKN ke sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengakibatkan lonjakan penduduk. Kehadiran jutaan orang ke Kaltim tak semata membawa badan, tetapi juga uang. Hal ini membuat kebutuhan terhadap pangan kian meningkat.
“Berasnya tidak akan dibeli di Majene atau di Baubau atau Madiun. Dia akan beli di Balikpapan atau PPU,” jelasnya.
Peran Pemangku Kepentingan
Dia mengungkapkan bahwa Kukar memiliki sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kukar. Hal ini didukung dengan wilayah Kukar yang sangat luas.
Potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syaratnya, pemerintah sebagai regulator memiliki kreativitas.
“Sebagus apa pun regulasi, selengkap apa pun regulasi, nanti keberhasilan itu tergantung pelaksana-pelaksana di lapangan,” terangnya.
Pemangku kepentingan dalam kebijakan publik tidak hanya eksekutif, tetapi juga terdapat legislatif.
Dia menilai legislatif juga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan pangan. Pasalnya, lembaga tersebut mempunyai fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
“Pengawasan ini jangan diharapkan eksekutif saja. Misalnya desa dan RT enggak kerja. Sudah ada regulasinya: jangan sampai lahan pertanian jadi lahan pertambangan. Ternyata terjadi juga. Jadi, hukumnya sudah ada, regulasinya sudah ada, tapi hukum tanpa kekuasaan, siapa lagi yang disalahkan orang?” katanya.
Lahan Eks Tambang
Dendi mendorong pemerintah menegakkan aturan terhadap para penambang yang telah menggunakan lahan pertanian untuk kepentingan pertambangan.
Lahan pasca tambang mesti dipulihkan. Kemudian diserahkan kepada kelompok-kelompok tani, yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
“Orang-orang kaya itu harus dipaksa untuk memberikan lahannya. Paksanya bagaimana? Lewat regulasi tadi,” sarannya.
Problemnya, lanjut dia, regulasi selalu memiliki celah karena tidak lengkap dalam mendorong pengalihan lahan pasca tambang. Di sisi lain, saat regulasinya lengkap, pemerintah tak memiliki keberanian untuk memaksakan pelaksanaannya.
Regulasi yang dibuat tanpa otoritas dalam pelaksanaannya tidak akan berarti apa-apa. “Yang maksakan jangan bupati terus. Camat itu juga perdayakan dia untuk mengawasi sektor per sektor,” katanya.
Karena itu, ia berkesimpulan bahwa kekuasaan di tangan eksekutif jauh lebih penting dibandingkan ilmu yang tidak diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Segenggam kekuasaan yang dipegang eksekutif itu jauh lebih penting daripada segudang ilmu. Enggak ada artinya ilmu yang kita miliki kalau tidak bisa diimplementasikan,” tegasnya.
Dendi menilai pemerintah memiliki kelemahan besar dalam menjalankan regulasi. Hal ini tercermin dari “para maling” yang bisa mengambil solar yang mestinya diperuntukkan untuk masyarakat. “Lihat itu maling-maling bisa ambil solar untuk rakyat,” ucapnya.
Kukar dan IKN
Kehadiran IKN di Kaltim membawa manfaat dan keuntungan tersendiri bagi Kukar. Pasalnya, terdapat ratusan ribu orang yang tak hanya membawa badan, tetapi juga disertai uang.
Orang-orang yang bermukim di IKN pun akan menggunakan uang mereka untuk membeli berbagai kebutuhan mereka di Kaltim. “Karena IKN hadir di rumah kita,” katanya.
Keberadaan IKN bisa menghidupkan berbagai sektor, termasuk tukang bakso, tukang pijat, cleaning service, dan pegawai.
Pemerintah daerah, saran Dendi, mesti memanfaatkan kehadiran IKN di Kaltim. Lulusan-lulusan Unikarta harus didorong untuk mendapatkan berbagai pekerjaan di IKN Nusantara.
“Sampaikan kepada penguasa di Jakarta sana. Enggak bisa kita hanya diam-diam saja,” sarannya.
Pemecahan Masalah Petani
Dendi mendorong pemerintah membuat koperasi yang menghimpun para petani. Koperasi dinilainya lebih strategis bagi para petani dibandingkan BUMDes.
Koperasi disebutnya pernah membawa kejayaan bagi para petani di Indonesia pada tahun 1980-an.
“Tinggal memang pengurusnya harus orang-orang yang amanah,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah memberikan perlindungan maksimal terhadap para petani.
“Ini negeri yang penuh harapan dengan segala potensinya. Asal kemudian negeri yang penuh potensi ini, yang ditambah dengan kehadiran IKN, tidak akan banyak berarti kalau tidak hadir pemerintah yang efektif dan amanah, karena dia banyak perannya,” ujar Dendi. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
