Kukar, beritaalternatif.com – Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tambak Rejo, Teguh Joko Imam Santoso mengungkatkan, bibit ikan air tawar dari Ponoragan dijual ke berbagai daerah di Kaltim, seperti Kukar, Kutai Timur, Berau, hingga Kutai Barat.
Meski telah dikenal luas sebagai pusat bibit ikan air tawar di Bumi Etam, para pembudidaya menghadapi sejumlah masalah pelik, antara lain akses jalan, irigasi, dan induk ikan mas, nila, dan lele.
Masalah induk, jelas dia, menjadi problem mendasar yang dihadapi para pembudidaya ikan air tawar di Ponoragan. Hal ini berimbas terhadap produktivitas dan penjualan ikan ke berbagai daerah di Kaltim.
Setiap kali mereka mengirim bibit ikan ke Kutai Timur dan Kutai Barat, pembeli acap menanyakan asal usul benih dan induk ikan. Kata Joko, hanya satu atau dua orang pembudidaya ikan di Ponoragan yang memiliki induk ikan yang berkualitas dan bersertifikat.
Umumnya, mereka menggunakan induk yang berasal dari desa-desa di Loa Kulu. Induk lokal memiliki potensi kawin sedarah, yang kemudian dapat berimbas terhadap produktivitas bibit yang dihasilkannya.
“Ini yang kami rasakan. Mewakili dari pembudidaya ataupun pelaku usaha di Ponoragan, ini keluhan-keluhan yang kami rasakan,” bebernya kepada beritaalternatif.com baru-baru ini saat ditemui di kediamannya yang berlokasi di Ponoragan.
Sejauh ini, Joko beserta perwakilan kelompok pembudidaya bibit ikan air tawar di Ponoragan telah menyampaikan keluhan mereka ke Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim.
Keluhan itu telah disampaikan beberapa tahun yang lalu. Namun, belum ada satu pun tindak lanjut atas aspirasi warga Ponoragan. Para pembudidaya ikan sejatinya hanya berharap pemerintah daerah menyiapkan induk ikan yang berkualitas dan tersertifikasi.
Meski begitu, warga tak berdiam diri. Mereka mencari penyedia induk ikan yang terjamin kualitasnya, seperti dari Pulau Jawa. Hanya saja, mereka tak memiliki akses dan kenalan untuk menyuplai induk ikan tersebut. Jika pun ada, harganya dinilai terlalu mahal.
Joko mengusulkan agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar memaksimalkan peran dan fungsi Balai Benih Ikan (BBI) di Perjiwa dan Sebulu untuk mengembangkan dan menyediakan induk ikan air tawar.
“Sebenarnya itu yang kita harapkan supaya bisa membuat calon induk. Selama ini memang tidak ada di situ. Adanya hanya induk patin,” jelas Joko.
Ia menegaskan, keberadaan induk ikan yang unggul dan bersertifikat bisa menjadi dasar bagi para pembudidaya ikan air tawar di Ponoragan untuk memperluas pasar mereka.
Selama ini, kata Joko, warga masih menggunakan induk lokal. Kekurangannya, setelah dua hingga tiga kali induk digunakan, maka jumlah bibit ikan yang dihasilkannya akan terus menurun.
Ia mencontohkan induk ikan mas. Pada pembibitan awal, 1 kilogram ikan mas bisa menghasilkan 70 ribu hingga 100 ribu ekor bibit. Pada pembibitan berikutnya, bibit yang dihasilkan turun 20-25 persen.
Efek Pencemaran
Penurunan produktivitas bibit ikan yang dihasilkan induk, kata Joko, tak hanya dipengaruhi kualitas induk. Tetapi “lahan yang kian menua”, pencemaran lingkungan karena aktivitas penambangan batu bara di desa sekitar Ponoragan, dan pencemaran air Sungai Mahakam. “Akhirnya, hasilnya kan menurun terus,” ungkapnya.
Pada tahun 1990, beber dia, sebelum air Sungai Mahakam tercemar berbagai logam berat yang berbahaya untuk pembudidayaan bibit ikan, produktivitas induk dalam menghasilkan bibit relatif tinggi. Bibit ikan yang dihasilkan bisa hidup hingga 70 persen. Sementara saat ini, hanya 40 persen bibit yang hidup pasca pelepasan benih.
Saat ini, setiap tahun Ponoragan menghasilkan bibit ikan air tawar yang mencapai 16 miliar hingga 17 miliar ekor per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan di awal-awal pengembangan bibit ikan air tawar di desa tersebut.
DPRD akan Perjuangkan Anggaran
Keluhan para pembudidaya ikan air tawar terkait ketidaktersediaan induk ikan berkualitas dan unggul di Ponoragan juga mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak.
Tanggapan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPRD Kukar, Ahmad Yani. Dia mengaku akan segera melihat secara langsung para pembudidaya ikan itu serta melakukan evaluasi terkait masalah tersebut.
Apabila memang benar kasusnya demikian, maka ia mengaku berkomitmen memperjuangkan anggaran untuk penyediaan induk ikan air tawar, yang kemudian disalurkan kepada para pembudidaya ikan di Loa Kulu dan kecamatan-kecamatan lain. “Mudahan tahun depan bisa kita anggarkan kembali. Itu harapan kami,” sebut Yani, Jumat (11/2/2022) sore.
Apabila tahun ini belum bisa dianggarkan, maka dia akan tetap berkomitmen memperjuangkannya sehingga bisa dialokasikan paling lambat di APBD murni tahun depan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga akan meminta keterangan dari DKP Kukar untuk memastikan tindak lanjut terkait masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.
Kata dia, para pembudidaya ikan sudah selayaknya mendapatkan induk ikan berkualitas dan unggul sehingga mereka dapat memproduksi ikan yang unggul dan berkualitas pula.
Pasalnya, menurut dia, kualitas induk ikan akan mempengaruhi bibit yang dihasilkannya. Kemudian, bibit tersebut akan menghasilkan ikan yang berkualitas untuk dikonsumsi. “(Agar) masyarakat juga mengonsumsi ikan yang berkualitas,” tegas Yani.
Induk ikan, lanjut dia, sejatinya tak masalah apabila berasal dari luar daerah. Namun, yang perlu ditekankan adalah keunggulan dan kualitasnya.
Bila dua hal tersebut bisa didapatkan dari Kukar, Yani menyarankan DPK agar menyalurkan induk ikan lokal untuk disalurkan kepada para pembudidaya ikan di Kukar. “Ke depan kita harap ditinjau ulang bantuannya atau program itu supaya diperbaiki,” sarannya.
Dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kukar, Yani menyarankan Pemda mengakomodir para pembudidaya ikan di sepanjang Sungai Mahakam. Hal ini untuk meningkatkan produksi ikan yang kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pendudukan IKN dan daerah-daerah sekitarnya.
Menurutnya, selama ini Pemda Kukar belum mengakomodir mereka karena pemberian bantuan terhadap para pembudidaya ikan di pinggir sungai tersebut tak memiliki dasar hukum.
Ia pun menyarankan agar Pemda menjadikan pinggir Sungai Mahakam sebagai kawasan perikanan. Begitu juga para pembudidaya ikan yang menggunakan kolam terpal dan empang. Pemda pun diminta untuk membina dan memasukkan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang harus diberdayakan.
Saran lain, Yani mendorong Pemkab Kukar menjadikan pinggir Sungai Mahakam sebagai kawasan produksi ikan air tawar. “Itu dimasukkan dalam RTRW karena ini menyambut IKN juga,” pungkas Yani.
Selesaikan lewat RDP
Anggota Komisi III DPRD Kukar dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Sa’bir, juga menanggapi keluhan warga Ponoragan terkait belum adanya bantuan induk ikan air tawar yang unggul, berkualitas, dan tersertifikasi dari DKP Kukar.
Dia menyarankan agar persoalan rakyat tersebut diselesaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Komisi III DPRD Kukar, perwakilan warga Ponoragan, dan Kepala DKP Kukar.
“Kalau tidak begitu, DKP enggak merasa (perlu menyelesaikan masalah warga Ponoragan tersebut),” sebut Sa’bir kepada beritaalternatif.com, Sabtu (12/2/2022) pagi.
Sementara itu, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menyarankan agar Pemkab Kukar mengakomodir para pembudidaya ikan di sepanjang Sungai Mahakam.
Langkah ini, sambung dia, diharapkan dapat menggeser sumber pendapatan Kukar yang masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Kukar ini bangga dengan DBH, tapi tidak berpikir untuk menghasilkan PAD yang besar,” tegasnya.
Sa’bir menjelaskan, ketika tambang, minyak dan SDA lain di Kukar habis, maka PAD bisa menjadi sumber penghasilan utama Pemda Kukar. Dia pun menyarankan Pemkab mengembangkan sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata untuk dijadikan sumber utama PAD Kukar.
Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi penurunan pendapatan masyarakat karena perusahaan tambang gulung tikar. Dia mengambil contoh warga Kecamatan Sanga-Sanga yang pendapatan mereka kian tergerus karena beberapa perusahaan tidak lagi beroperasi.
Politisi NasDem ini pun mencontohkan beberapa pemerintah daerah di Pulau Jawa yang berhasil mengembangkan sektor-sektor strategis yang dapat menambah PAD mereka. “Kenapa kita bangga dengan Kota Malang dan Jogja? Karena mereka mengembangkan daerah tidak mengandalkan DBH,” ucapnya.
Sa’bir mengatakan bahwa sejumlah daerah tersebut berhasil membangun kemandirian karena memiliki PAD yang besar sehingga bisa dijadikan tolak ukur oleh Pemkab Kukar, apalagi Kukar mempunyai beragam potensi yang bisa dikembangkan untuk menambah sumber-sumber pendapatan baru.
Dia juga sependapat dengan berbagai pihak yang menyebut Kukar mempunyai potensi yang sangat besar di sektor perikanan. Ini merupakan sektor ekonomi terbarukan yang “memiliki nafas panjang” untuk menumbuhkan perekonomian Kukar di masa depan.
“Pemerintah bisa mempersiapkan (anggaran) untuk itu. DPRD sekarang juga bisa menganggarkannya (untuk pengembangan sektor perikanan di Kukar),” pungkas Sa’bir.
Kualitas Induk Pengaruhi Benih
Pengamat pertanian Kukar yang juga guru besar Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, Ince Raden, membenarkan bahwa kualitas induk ikan mempengaruhi jumlah dan kualitas benih yang dihasilkannya.
“Kalau mau membudidayakan apa saja, harus dimulai dengan induk yang berkualitas,” sebutnya kepada beritaalternatif.com, Kamis (10/2/2022) siang.
Menurut dia, induk yang berasal dari pemerintah untuk pembudidaya ikan di keramba maupun kolam terpal mestinya menghasilkan bibit yang berkualitas, sehingga bisa dijadikan induk yang unggul dan berkualitas pula.
Kata Ince, dalam proses budi daya dan pengembangan ikan, para petani harus mengetahui terlebih dahulu beberapa hal, di antaranya kualitas pakan ikan, potensi hidrogen, dan kondisi oksigen.
Pada tahapan tersebut, lanjut dia, dibutuhkan campur tangan DKP Kukar. “Itu harus ada proses pembimbingan dan pendampingan oleh DKP Kukar,” sarannya.
Ia menyebutkan bahwa saat ini Pemkab Kukar tengah menyiapkan wilayah pengembangan induk di Kecamatan Sebulu dan Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang.
Rektor Unikarta ini mengatakan, pemindahan IKN ke sebagian wilayah Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU) akan diikuti penambahan jumlah penduduk, baik di wilayah IKN maupun daerah-daerah penyangganya, yang berasal dari luar daerah.
Karena itu, menurut dia, bahan pangan seperti ikan sangat dibutuhkan sebelum dan saat pemindahan IKN tersebut. Kabupaten Kukar diyakininya mampu menyediakan kebutuhan ikan untuk penduduk di IKN Nusantara dan daerah-daerah sekitarnya.
“Apalagi Kukar ini budi daya perairannya sangat memungkinkan karena kita punya sungai dan danau yang luas,” jelasnya.
Ia pun menyarankan DKP Kukar mendampingi para petani untuk meningkatkan produksi ikan, khususnya di wilayah hulu. Pasalnya, hasil tangkapan maupun budi daya ikan di keramba dari daerah hulu acap dikirim ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“Saran saya, tinggal di-backup oleh pemerintah, terutama aspek pasarnya. Karena ini ada kaitan dengan PAD,” ucapnya.
Ince juga menanggapi keluhan para pembudidaya ikan yang kesulitan memasarkan ikan pasca panen. Dia menduga para petani menjual ikan dengan harga yang tak sesuai harapan mereka. Penyebab lain, banyak tengkulak yang memainkan harga ikan. “Sehingga pemerintah harus hadir di situ,” sarannya.
Ia juga menyarankan pemerintah daerah melakukan hilirisasi agar ikan yang dihasilkan para petani bertahan lama. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pengolahan ikan menjadi produk yang sesuai segmen pasar.
Kata dia, ini erat kaitannya dengan penyediaan produk untuk masyarakat IKN Nusantara dan daerah-daerah perkotaan di Kaltim. Sebab, mereka membutuhkan makanan instan dan siap saji. “DKP Kukar harus memikirkan produk apa yang dihasilkan dari ikan,” imbuhnya.
Ince mengungkapkan, salah satu produk yang tersaji dari bahan dasar ikan adalah terasi ikan. Ini merupakan produk industri yang mestinya dilirik Perusahaan Daerah (Perusda).
Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari DKP Kukar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diminta untuk membenahi kekurangan di sektor perikanan. Kemudian, mendorong masyarakat mengembangkan sektor tersebut.
“(Jumlah) masyarakat Kukar yang bergerak di sektor perikanan itu luar biasa karena daerahnya perairan,” pungkas Ince.
Momentum Peremajaan Induk
Menanggapi hal ini, Kepala DKP Kukar, Muslik mengatakan, peremajaan induk ikan air tawar memang sudah waktunya dilakukan di berbagai wilayah yang digunakan untuk pembudidayaan ikan di Kukar. Karena itu, pihaknya akan memfasilitasi para pembudidaya ikan untuk menghasilkan induk yang unggul dan berkualitas.
Dia membenarkan bahwa penggunaan induk yang tidak unggul akan menurunkan produktivitas ikan dalam menghasilkan benih. Pasalnya, benih yang unggul lahir dari induk yang unggul pula.
Selain itu, benih yang unggul berpengaruh terhadap efisien penggunaan pakan dan profit yang akan didapatkan para pembudidaya ikan air tawar. Penggunaan induk yang unggul juga dilakukan untuk menghindari perkawinan sedarah (inbreeding).
“Kita berharap benih yang dijual itu yang unggul, yang tahan penyakit dan cepat bertumbuh, supaya juga cepat menguntungkan,” ucap Muslik kepada beritaalternatif.com, Rabu (9/2/2022) pagi.
Dia mengatakan, DKP Kukar akan memaksimalkan fungsi BBI dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang. Ke depan, BBI dan UPR ini diharapkan dapat menghasilkan benih mandiri.
Muslik mengakui bahwa selama ini benih unggul yang digunakan sebagian pembudidaya ikan air tawar di sejumlah kecamatan di Kukar acap didatangkan dari balai yang telah tersertifikasi.
Ke depan, lanjut dia, usaha menghasilkan benih mandiri di Kukar akan terlebih dahulu dilakukan dengan cara memenuhi berbagai syarat untuk menghasilkan induk yang unggul dan berkualitas. “Tentunya sarana dan induknya harus disertifikasi,” ujarnya. (*)
Tim Riset Beritaalternatif.com
