Kukar, beritaalternatif.com – Sejumlah pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluhkan penurunan kuantitas produksi benih karena belum memiliki induk ikan yang unggul dan berkualitas.
Mereka pun terpaksa memanfaatkan induk lokal yang telah digunakan berkali-kali. Penggunaan induk lokal ini memiliki akibat negatif bagi para pembudidaya ikan, salah satunya jumlah benih yang dihasilkannya kian berkurang dari waktu ke waktu.
Menanggapi hal ini, pengamat pertanian Kukar, Prof. Ince Raden membenarkan bahwa induk ikan mempengaruhi jumlah dan kualitas benih yang dihasilkannya.
“Kalau mau membudidayakan apa saja, harus dimulai dengan induk yang berkualitas,” sebutnya kepada beritaalternatif.com, Kamis (10/2/2022) siang.
Menurut dia, induk yang berasal dari pemerintah untuk pembudidaya ikan di keramba maupun kolam terpal mestinya menghasilkan bibit yang berkualitas, sehingga ke depan bisa dijadikan induk yang unggul dan berkualitas pula.
Kata Ince, dalam proses budi daya dan pengembangan ikan, para petani harus mengetahui terlebih dahulu beberapa hal, di antaranya kualitas pakan ikan, potensi hidrogen, dan kondisi oksigen.
Dalam tahapan tersebut, lanjut dia, dibutuhkan campur tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar. “Itu harus ada proses pembimbingan dan pendampingan oleh DKP Kukar,” saran Ince.
Ia menyebutkan, saat ini Pemkab Kukar tengah menyiapkan wilayah pengembangan induk di Kecamatan Sebulu dan Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang.
Rektor Unikarta ini mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke sebagian wilayah Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU) akan diikuti penambahan jumlah penduduk, baik di wilayah IKN maupun daerah-daerah penyangganya, yang berasal dari luar daerah.
Karena itu, menurut dia, bahan pangan seperti ikan sangat dibutuhkan sebelum dan saat pemindahan IKN tersebut. Kabupaten Kukar diyakininya mampu menyediakan kebutuhan ikan untuk penduduk di IKN Nusantara dan daerah-daerah sekitarnya.
“Apalagi Kukar ini budi daya perairannya sangat memungkinkan karena kita punya sungai dan danau yang luas,” jelasnya.
Ia pun menyarankan DKP Kukar mendampingi para petani untuk meningkatkan produksi ikan, khususnya di wilayah hulu. Pasalnya, hasil tangkapan maupun budi daya ikan di keramba dari daerah hulu acap dikirim ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“Saran saya tinggal di-backup oleh pemerintah, terutama aspek pasarnya. Karena ini ada kaitan dengan PAD,” ucapnya.
Ia juga menanggapi keluhan para pembudidaya ikan yang kesulitan memasarkan ikan pasca panen. Ince menduga para petani menjual ikan dengan harga yang tak sesuai harapan mereka. Penyebab lain, banyak tengkulak yang memainkan harga ikan. “Sehingga pemerintah harus hadir di situ,” sarannya.
Ince juga menyarankan pemerintah daerah mengambil kebijakan hilirisasi agar ikan yang dihasilkan para petani bertahan lama. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pengolahan ikan menjadi produk yang sesuai segmen pasar.
Ini erat kaitannya dengan penyediaan produk untuk masyarakat IKN Nusantara dan daerah-daerah perkotaan di Kaltim. Sebab, mereka membutuhkan makanan instan dan siap saji. “DKP Kukar harus memikirkan produk apa yang dihasilkan dari ikan,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, salah satu produk yang tersaji dari bahan dasar ikan adalah terasi ikan. Ini merupakan produk industri yang mestinya dilirik Perusahaan Daerah (Perusda).
Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari DKP Kukar agar membenahi kekurangan di sektor perikanan. Kemudian, mendorong masyarakat bergerak untuk mengembangkan sektor tersebut.
“(Jumlah) masyarakat Kukar yang bergerak di sektor perikanan itu luar biasa karena daerahnya perairan,” pungkas Ince. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
