Jakarta, beritaalternatif.com – Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Abdullah Azwar Anas masuk sebagai kandidat yang dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Seperti apa rekam jejak calon-calon pemimpin ibu kota negara Nusantara tersebut? Pembahasan mengenai rencana perpindahan IKN ke Kalimantan Timur (Timur) semakin matang. Pemerintah telah mengumumkan nama “Nusantara” yang dipilih sebagai nama ibu kota baru.
Hal tersebut terungkap dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Selain nama ibu kota baru, pemerintah juga sempat mengungkap nama-nama calon yang akan memimpin IKN Nusantara. Presiden Jokowi sendiri yang langsung menyampaikannya.
Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita. Pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas,” ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Sebenarnya, saat itu Jokowi mengatakan keputusan akan diambil dalam waktu dekat. Hanya saja sampai sekarang belum ada nama yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita IKN.
“CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan insyaallah dalam minggu ini,” tuturnya kala itu.
Otorita IKN disebut sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian. Bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan IKN baru saja, Otorita IKN juga disebut akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus IKN.
Nantinya, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara akan dibantu oleh seorang wakil. Keduanya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.
Pembentukan Otorita IKN akan diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres), termasuk di dalamnya mengatur mekanisme penunjukan CEO dari IKN.
Berikut rekam jejak calon pemimpin IKN Nusantara:
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Nama Ahok disebut Jokowi sebagai salah satu kandidat CEO IKN Nusantara. Seperti diketahui, Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sebelum menjadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok sudah melanglang buana di dunia usaha hingga politik.
Ia sempat bekerja di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik usai menyelesaikan pendidikannya. Ahok kemudian pulang ke kampungnya di Belitung Timur dan mendirikan perusahaan untuk membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Sayang, pabriknya ditutup oleh pemerintah saat itu.
Setelah perusahaan tambangnya tutup, Ahok kemudian banting setir ke dunia politik karena bertekad hendak menjadi pejabat. Di tahun 2004, Ahok bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin Sjahrir.
PPIB yang mengantarkan Ahok terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Tak berselang lama, Ahok didorong maju sebagai Bupati Belitung Timur dan terpilih untuk periode 2005-2010.
Ahok sempat maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Bangka Belitung (Babel), tetapi sayangnya kalah. Tak menyerah, Ahok lalu maju sebagai calon anggota legislatif pada Pileg dan terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar.
Karena menonjol, Ahok tak meneruskan jabatannya di DPR dan diminta mendampingi Jokowi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2021. Ia bersedia mendampingi Jokowi dan maju lewat Partai Gerindra.
Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan. Ahok lalu naik menjadi Gubernur DKI saat Jokowi maju dalam Pilpres 2014. Gaya kepemimpinan Ahok yang lugas dan berani membuat namanya melambung.
Ia kemudian maju kembali pada Pilgub DKI sebagai cagub, berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat yang menjadi wakilnya sejak ia naik sebagai Gubernur DKI.
Namun, jelang Pilgub DKI 2017, Ahok tersandung kasus penistaan agama berdasarkan pidatonya saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Bahkan, akibat kasus Ahok ini, muncul gelombang unjuk rasa ramai di berbagai penjuru negeri. Akhirnya Ahok divonis bersalah dan dipenjara.
Ia pun mengundurkan diri, dan digantikan oleh Djarot di akhir masa jabatan Gubernur DKI. Ahok-Djarot pun akhirnya dikalahkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI.
Ia dipenjara selama hampir satu tahun sembilan bulan dan bebas pada 24 Januari 2019. Tak berselang lama, Ahok pun memilih bergabung dengan PDI-P yang menjadi pendukung utamanya saat menjadi Gubernur DKI dan saat Pilgub 2017. Hingga kemudian, Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina pada November 2019.
Abdullah Azwar Anas
Azwar Anas masuk jajaran kandidat kepala Badan Otorita IKN Nusantara yang diungkap Jokowi. Azwar Anas baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) pada Kamis (13/1/2022).
Dikutip dari Kompas.TV, Azwar Anas berhasil menjadi Kepala LKPP setelah melalui lima tahapan tes, yaitu seleksi administrasi, rekam jejak, penulisan makalah, assessment center, dan tes kesehatan sejak 9 November 2021.
Sebelum menjadi Kepala LKPP, Azwar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode dari tahun 2010 sampai 2020. Selama memimpin Banyuwangi, Azwar Anas banyak menorehkan prestasi sehingga namanya dikenal di kancah perpolitikan nasional.
Program paling menonjolnya yakni pembangunan ekonomi Banyuwangi dengan menggenjot sektor pariwisata dengan menggelar event-event besar untuk promosi ke turis asing dan domestik.
Dia dianggap sukses mengubah wajah pariwisata lewat sejumlah event, seperti Tour de Ijen, Banyuwangi Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Banyuwangi Jazz Festival.
Azwar Anas pun sempat masuk bursa cawagub dalam Pilgub Jawa Timur 2018 mendampingi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tetapi akhirnya mundur akibat tersandung persoalan.
Pria yang pernah menggeluti profesi wartawan itu juga pernah menjadi Anggota DPR periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dilansir dari situs web Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Azwar Anas pernah mengisi posisi Ketua Umum organisasi sayap NU itu pada tahun 2000-2003. Ia juga pernah menjadi Ketua PP GP Ansor periode 2005-2010.
Bambang Brodjonegoro
Bambang Brodjonegoro rupanya menjadi salah satu tokoh yang dipercaya Presiden Jokowi. Setelah membawa Bambang masuk dalam jajaran kabinet pemerintahannya, Jokowi kembali ‘menjanjikan’ posisi untuk Bambang sebagai bawahannya. Bambang diangkat sebagai Menteri Keuangan di periode pertama Jokowi.
Ia kemudian dipindah posisi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tahun 2016-2019. Di periode kedua Jokowi, Bambang diamanatkan menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRN).
Namun, setelah Kementerian Riset dan Teknologi kini dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia memilih mundur dari Kabinet Jokowi.
Usai tak lagi berada di Kabinet Indonesia Maju, Bambang memilih balik ke dunia pendidikan. Ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Indonesia.
Meski begitu, sepak terjang Bambang membuatnya dipilih untuk bergabung di banyak perusahaan sebagai komisaris, termasuk perusahaan milik negara. Menteri BUMN Erick Thohir memilih Bambang untuk menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Bambang juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur. Terbaru, Bambang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada Jumat (27/8/2021).
Indofood menjadi perusahaan keenam yang mengangkat Bambang sebagai komisaris. Bambang sempat mengomentari mengenai namanya yang masuk sebagai kandidat CEO Badan Otorita IKN Nusantara.
“Ya kalau terpilih kita lihatlah. Jangan berandai-andai dulu,” ujar Bambang usai rapat di Istana Kepresidenan, seperti dikutip Kontan.co.id, Selasa (3/3/2020).
Tumiyana
Tumiyana menjadi nama terakhir yang disebut Jokowi sebagai calon kepala Badan Otorita IKN Nusantara. Tumiyana merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika.
Karier Tumiyana banyak dihabiskan di BUMN karya. Sebelum berlabuh ke Wika, ia merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.
Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018. Selain itu, dia tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Selain bekerja di perusahaan pelat merah, Tumiyana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Selain bisnis ternak sapi, ia juga memiliki bisnis di sektor komoditas seperti beras. (*)
Sumber: Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru “Nusantara” yang Disebut Jokowi
