BERITAALTERNATIF.COM – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Busur Kukar pada Senin (10/10/2022), Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi menanggapi berbagai aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan organisasi tersebut terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kukar.
Alif menanggapi positif 23 rekomendasi yang dilayangkan Busur Kukar. Pasalnya, berbagai masukan tersebut berhubungan dengan program-program Bupati Kukar, Edi Damansyah. Sehingga semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar perlu mewujudkannya.
“Jadi, tidak ada lagi anggaran-anggaran yang sifatnya jomplang. Dari Dinas Kesehatan sekian. Mandatory spending-nya cuman 10 persen, ternyata sampai 29 persen. Urgensinya apa? Ini menjadi pertanyaan ini,” ucap Alif dalam RDP di Ruang Banmus DPRD Kukar.
Dia menyebutkan bahwa anggaran besar yang dialokasikan di Dinas Kesehatan Kukar lewat APBD tahun ini akan menjadi bahan evaluasi tersendiri dari DPRD Kukar.
“Pembahasan APBD 2023 masih panjang. Kami akan bahas sampai bulan November. Insyaallah di bulan November akan ada pengesahan,” katanya.
Politisi Gerindra ini berharap perwakilan Busur Kukar bisa ikut serta dalam pembahasan APBD Kukar tahun 2023. “Kami terbuka dengan siapa pun untuk memberikan masukan-masukan. Tentunya yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan sebagaimana RPJMD dan visi-misi Bapak Bupati,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hendi Yuzar, yang mewakili Busur Kukar, menyampaikan poin-poin mendasar yang pihaknya rekomendasikan kepada Pemkab Kukar.
Secara umum, pihaknya mendorong Pemkab Kukar serius dalam mengentaskan kemiskinan di Kukar dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada tahun 2023 dibandingkan tahun ini.
“Kami meminta dialokasikan minimal 15 persen dari APBD Kukar tahun 2023 untuk pengentasan kemiskinan,” kata perwakilan Busur Kukar, Mursid Mubarak.
Pihaknya juga mendorong pengentasan kemiskinan di Kukar berbasis di RT. Selain itu, Busur Kukar mendorong peningkatan anggaran Dinas Sosial Kukar untuk pengentasan kemiskinan.
“Kerja sama antar sejumlah dinas Kukar juga sangat diperlukan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kukar,” sarannya. (adv/um)
