BERITAALTERNATIF.COM – Progres pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sekarang ini telah mencapai 30 persen dari yang ditargetkan. Semua kementerian dan lembaga bahu-membahu membangun IKN Nusantara.
Salah satunya adalah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 60,26 miliar ke LMAN untuk mendukung pembangunan ibu kota nusantara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk LMAN mencapai Rp 112,39 triliun per Mei 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), yang termasuk di dalamnya untuk IKN Nusantara yang sebesar Rp 60,26 miliar.
Pendanaan yang dilakukan oleh LMAN berfokus pada pembelian lahan-lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan PSN.
Sri Mulyani melanjutkan, total pendanaan untuk PSN mencapai Rp 112 triliun sampai dengan Mei 2023.
“Sampai dengan Mei 2023, telah dilakukan pendanaan untuk Proyek Strategis Negara senilai Rp 112,39 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2023, dikutip Jumat (30/6/2023).
Mulai dari jalan tol (Rp 95,49 triliun), bendungan (Rp 12,19 triliun), pelabuhan (Rp 800 miliar), irigasi (Rp 610 miliar), air baku (Rp 64 miliar), jalur kereta api (Rp 3,08 triliun), Ibu Kota Negara (Rp 60,26 miliar) dan kawasan strategis pariwisata nasional (Rp 85,24 miliar).
Secara umum, APBN 2023 mengalokasikan anggaran Rp 176,3 triliun untuk pembiayaan investasi. Terdiri dari klaster infrastruktur Rp 85,3 triliun, klaster pendidikan Rp 20 triliun, klaster perlindungan masyarakat Rp 4,3 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup Rp 4,8 triliun, klaster kerja sama internasional Rp 3,5 triliun, klaster lainnya Rp 58 triliun dan kewajiban penjaminan Rp 330 miliar.
Namun sampai dengan 31 Mei 2023, pemerintah baru mencairkan anggaran Rp 39 triliun atau hanya 22,12 persen dari alokasinya. Adapun rinciannya yakni klaster infrastruktur Rp 22 triliun, klaster pendidikan baru Rp 15 triliun dan klaster kerja sama internasional Rp 2 triliun.
Sebelumnya, progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara telah mencapai 30 persen dari yang ditargetkan. Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menyebut progres tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kalau kita lihat infrastruktur pembangunan dasar yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sudah mencapai 29 persen sampai 30 persen,” kata Bambang saat ditemui di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (21/6/2023).
Bambang menjelaskan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya membangun kantor-kantor pemerintah saja. Di ibu kota harus juga dibangun fasilitas ekonomi, fasilitas sosial hingga fasilitas budaya. Berbagai fasilitas itu pun sudah mendapatkan dukungan dari berbagai investor dalam dan luar negeri.
“Alhamdulillah ini sudah banyak dukungan dari investor lokal dan investor asing untuk berpartisipasi,” kata dia.
Pemindahan ibu kota, kata Bambang, bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan secara fisik. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 20245. Tepat usia ke-100 tahun, RI harus sudah menjadi negara maju.
“Jangan lupa bahwa pindahnya ibu kota ini tidak berdiri sendiri. Ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Sebagai negara maju, Nusantara akan berperan sebagai salah satu pusat ekonomi di dunia. Sehingga bisa membawa warganya bukan hanya sejahtera dalam hal ekonomi dan finansial tetapi juga menjadi lebih matang.
“Itu sebabnya Presiden selalu menyatakan mewujudkan apa yang disebut Indonesia sentris dengan cara-cara bekerja baru, cara hidup baru,” jelasnya.
“Di situlah kita akan ada transformasi yang dari transformasi inilah yang akan kita lihat dengan dibangunnya Nusantara ini,” imbuhnya.
Bambang menyebut ibu kota baru luasnya 4 kali dari DKI Jakarta. Dia menyebut luas lahan IKN Nusantara mencapai 2.600 hektar, lebih besar dari luar DKI Jakarta yang hanya 66.150 hektar.
“IKN Nusantara ini luasnya mencapai 2.600 hektar tanahnya dan itu kira-kira 4 kali dari Jakarta dan 2,5 kali dari luas Singapura,” ungkap Bambang.
Bambang melanjutkan, dari sisi pembangunan, lahan 2.600 hektar ini masih bisa dikembangkan lagi. Tak hanya itu, jumlah penduduknya pada tahun 2024 mendatang baru sekitar 200 ribu orang. Terdiri dari PNS/ASN 12 ribu, TNI dan Polri 5 ribu, dan sisanya masyarakat swasta.
“Jadi, kalau kita bandingkan dengan Jakarta ini lebih sempit. Sedangkan IKN ini lebih luas tapi penduduknya lebih sedikit,” bebernya.
Konsep pembangunan IKN Nusantara pun akan menyesuaikan dengan nuansa alam yang mengedepankan lingkungan yang asri. Udara yang bersih dan air yang bisa langsung diminum. Selain itu, mengedepankan penggunaan teknologi digital dalam segala hal, termasuk infrastruktur.
“Jadi, ke mana-mana cuma 10 menit dan mengedepankan digital conectivity,” katanya.
Meski begitu, IKN Nusantara tidak hanya fokus pada kawasan inti pemerintahan. Walaupun jumlah penduduknya baru 20 ribu, daerah-daerah penyangga juga akan terlayani oleh Badan Otorita.
Bambang menyebut jumlah penduduk di Samarinda dan Balikpapan yang terdekat dengan IKN mencapai 1,6 juta. Sehingga pemerintahan baru ini akan melayani penduduk sekitar Rp 1,8 juta penduduk.
“Apa yang disebut populasi base itu jumlah regulasi yang akan dilayani di kota ini ya sekitar 1,8 juta. Jadi, tidak hanya yang pindah tetapi juga yang (lain juga) menikmati pelayanan yang unik yang akan ada di ibu kota Nusantara,” pungkas Bambang. (*)
Sumber: Liputan6.com
