BERITAALTERNATIF.COM – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ahlulbait Indonesia (ABI) Periode 2024 – 2029 digelar pada Kamis (9/1/2025) di Aula Lt.2 Gedung ABI, Perkantoran Buncit Mas, Jakarta Selatan.
Acara ini dibuka oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABI, Ustadz Zahir Yahya, dan dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia, serta enam departemen DPP.
Kegiatan berlangsung secara hybrid, menggabungkan format online dan offline untuk menjangkau seluruh peserta.
Rakernas ini menjadi momen strategis bagi organisasi untuk menyusun roadmap kerja nasional yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Rakernas diselenggarakan sekali dalam satu periode kepengurusan, yaitu di awal masa jabatan, untuk merumuskan Pokok-Pokok Kebijakan Lima Tahun (Pojaklita).
Ustadz Zahir menegaskan bahwa Pojaklita bukanlah gagasan internal DPP, melainkan hasil pembahasan mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) sebelumnya.
“Prokernas adalah program nasional organisasi yang wajib dijalankan secara kolektif oleh seluruh unsur, mulai dari DPP, DPW, hingga DPD,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pojaklita harus diterjemahkan ke dalam program tahunan di setiap tingkatan organisasi agar tercipta keselarasan.
Hal ini sekaligus menekankan pentingnya kehadiran perwakilan DPW dan DPD dalam Rakernas.
“Ketika Prokernas dirumuskan, DPW dan DPD harus memahami bahwa program ini akan menjadi acuan utama yang juga harus diintegrasikan ke dalam Prokerwil dan Prokerda,” tambahnya.
Sebagai contoh, sambung Zahir, jika Prokernas menetapkan agenda Kaderisasi Nasional, maka DPW dan DPD wajib melaksanakan program serupa, baik secara mandiri, melalui fasilitasi, maupun dengan mengirimkan peserta ke pelatihan yang diadakan di wilayah atau daerah terdekat.
“Inilah pentingnya kehadiran perwakilan DPW dan DPD dalam rapat ini, agar memahami bahwa program kerja nasional (Prokernas) harus menjadi dasar keselarasan Prokerwil dan Prokerda,” ujarnya.
Rakernas juga menjadi forum untuk mengevaluasi keselarasan kerja di tingkat nasional, wilayah, dan daerah.
Ustadz Zahir menyoroti perlunya sinergi yang lebih kuat, mengingat pada periode sebelumnya sempat ditemukan hambatan ketika DPW tidak menjadikan program nasional sebagai prioritas.
“Tidak boleh ada alasan bahwa program nasional tidak relevan dengan fokus wilayah atau daerah. Semua unsur harus menyelaraskan prioritasnya dengan Prokernas,” tandasnya.
Menurutnya, penyesuaian program diperlukan tidak hanya dalam rencana lima tahunan, tetapi juga dalam rencana kerja tahunan.
“Penyesuaian program di tingkat nasional dengan DPW dan DPD harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya dalam satu periode, tetapi juga pada level tahunan, sehingga ada kesinambungan kerja antara pusat, wilayah, dan daerah,” jelasnya.
Rakernas berlanjut dengan pembahasan rancangan Prokernas 2024–2029 oleh enam departemen DPP, yaitu Departemen Kaderisasi, Departemen Organisasi, Departemen Pemberdayaan Ekonomi, Departemen Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Departemen Humas, Media, dan Penerangan.
Setiap departemen memaparkan rancangan programnya yang akan menjadi bagian integral dari roadmap lima tahun organisasi. (*)
Sumber: ahlulbaitindonesia.or.id
